Timika, Torangbisa.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mimika, Yulius Koga, menjelaskan bahwa belum dilakukannya penertiban terhadap pedagang pinang dan penjual atribut khas Papua karena Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 belum mengatur secara tegas pihak yang berhak menjual produk-produk tersebut.
Hal itu disampaikan Yulius saat diwawancarai awak media di Kantor BPKAD Mimika, Selasa (10/11/2026).
Menurut Yulius, pemerintah melalui Satpol PP sebenarnya telah melakukan sosialisasi terkait Perda Nomor 4 Tahun 2024 sejak awal tahun. Sosialisasi serupa juga telah dilakukan oleh anggota DPRK Mimika di sejumlah kelurahan di wilayah Kota Timika.
Ia mengatakan, masyarakat, khususnya mama-mama Papua yang memperjuangkan hak berjualan produk lokal, pada dasarnya sudah memahami isi perda tersebut. Namun, mereka meminta pemerintah memberikan ketegasan mengenai siapa yang berhak menjual pinang dan atribut khas Papua.
“Persoalannya bukan masyarakat tidak mengetahui perda itu. Mereka sudah memahami isinya, tetapi meminta supaya aturan tersebut dipertegas. Sementara dalam perda itu tidak ada ketegasan bahwa yang harus menjual produk-produk lokal seperti pinang dan atribut Papua harus Orang Asli Papua (OAP),” jelas Yulius.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Satpol PP belum mengambil langkah penertiban. Sebab, menurutnya, ketentuan mengenai siapa yang boleh menjadi penjual maupun agen pemasok pinang belum diatur secara spesifik.
Hal yang sama juga berlaku bagi agen atau pemasok pinang. Dalam ketentuan yang ada, menurut Yulius, belum terdapat pengaturan tegas mengenai siapa yang berhak menjadi agen maupun pedagang eceran.
“Di situ juga tidak ada ketegasan bahwa yang harus menjadi agen atau yang menjual secara eceran harus siapa. Jadi, siapa saja bisa menjadi agen atau pemasok, begitu juga siapa saja bisa menjual pinang secara eceran,” ungkapnya.
Yulius menjelaskan, selama ini terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat, khususnya mama-mama Papua, dengan pemahaman terhadap ketentuan dalam perda tersebut.
Masyarakat menginginkan agar penjualan produk khas Papua diprioritaskan dan dilakukan oleh OAP. Namun, menurut Yulius, ketentuan tersebut belum dinyatakan secara tegas dalam aturan yang menjadi dasar pemerintah untuk melakukan penertiban.
Karena itu, untuk sementara Satpol PP masih mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi kepada masyarakat, sembari mendorong adanya kejelasan aturan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Ia menambahkan, tuntutan masyarakat agar Perda Nomor 4 Tahun 2024 dipertegas merupakan hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga tujuan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal dapat dilaksanakan dengan dasar hukum yang jelas.
