JAKARTA, Torangbisa.com – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang berkembang mengenai sikap Presiden dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika persoalan keabsahan dokumen Gibran yang saat ini menjadi perhatian publik, termasuk proses hukum yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam pembicaraan tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan Istana ini membuka ruang bagi berbagai kemungkinan perkembangan politik ke depan. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut posisi Gibran sebagai Wakil Presiden, tetapi juga menjadi perhatian terhadap dinamika pemerintahan dan stabilitas politik nasional.
Meski demikian, hingga pernyataan Mensesneg disampaikan, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Publik kini menunggu langkah selanjutnya, apakah Gibran akan tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden sembari menempuh proses hukum atau benar-benar merealisasikan niat pengunduran dirinya.
Di tengah perkembangan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada konsekuensi konstitusional apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong dilakukan oleh MPR melalui pemilihan dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, pertemuan Prabowo dan Gibran di Istana bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan perkembangan politik yang masih menyisakan sejumlah pertanyaan penting mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden RI.
