JAKARTA, Torangbisa.com) — Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan Gibran saat menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dia menyebut pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa, (10/11/2026) pagi.
“Bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Hal itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujarnya.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” jelasnya.
Prasetyo menambahkan, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Dalam kesempatan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara.
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” tuturnya.
