Timika, Torangbisa.com – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Mallisa, optimistis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 dapat terus meningkat hingga batas waktu penyelesaian pembayaran pada 20 Desember 2026.
Hal tersebut disampaikan Marthen saat diwawancarai awak media di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (9/11/2026).
Marthen mengatakan, meskipun waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas, dirinya tetap optimistis karena sebagian besar kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memiliki kontrak kerja dan mulai berjalan.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan harus tetap mengacu pada ketentuan kontrak serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Pembayaran kepada pihak ketiga juga harus didasarkan pada progres pekerjaan yang telah dilaksanakan.
“Saya merasa optimistis. Apalagi semua sudah ditetapkan dengan kontrak. Kita menjalankan kegiatan tidak boleh menyalahi kontrak. Pembayaran juga berdasarkan realisasi fisik. Tidak mungkin kita membayar pekerjaan yang belum dilaksanakan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, realisasi keuangan APBD Mimika saat ini telah berada di kisaran 54 persen atau setara lebih dari Rp3 triliun. Sementara realisasi fisik diperkirakan telah mencapai sekitar 60 persen.
Marthen menjelaskan, memasuki November, jumlah tagihan pekerjaan dari pihak ketiga mulai mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di sejumlah OPD mulai berjalan dan proses penagihan semakin aktif.
“Tagihan-tagihan dari pihak ketiga sudah mulai meningkat. Pekerjaan juga sudah mulai berjalan semua. Sekarang tinggal beberapa minggu lagi kita masuk Desember,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala yang memengaruhi penyerapan anggaran adalah belum maksimalnya proses penagihan dari OPD, khususnya untuk pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan.
Menurutnya, BPKAD tidak dapat memproses pembayaran apabila belum ada pengajuan tagihan beserta dokumen pendukung dan progres pekerjaan yang menjadi dasar pencairan.
“Kami di keuangan tidak bisa memproses kalau tidak diminta. Dasarnya harus jelas, tentunya ada progres pekerjaan. Setiap tagihan yang masuk akan kami proses sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan APBD Perubahan 2026, Marthen memastikan bahwa proses penetapan dan registrasi di tingkat provinsi telah dilakukan. Dengan demikian, anggaran perubahan sudah dapat dilaksanakan oleh masing-masing OPD.
Ia juga menyebutkan, terdapat peningkatan nilai anggaran dari APBD induk sekitar Rp5,4 triliun menjadi kurang lebih Rp6,1 triliun setelah perubahan.
Dengan semakin dekatnya batas waktu penyelesaian administrasi dan pembayaran pada 20 Desember mendatang, Marthen berharap seluruh OPD segera mempercepat pelaksanaan kegiatan serta menyampaikan tagihan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan.
Ia menegaskan, percepatan realisasi anggaran tetap harus dilakukan sesuai aturan dan tidak mengabaikan ketentuan kontrak maupun mekanisme pencairan keuangan daerah.
