Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus melakukan penertiban aset daerah, termasuk kendaraan dinas yang masih dikuasai mantan pejabat.
BPKAD
APBD Mimika 2027 Masih Tahap Penyusunan, BPKAD Minta Publik Tunggu Proses Perencanaan
Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika masih melakukan penyusunan perencanaan anggaran untuk tahun 2027. Besaran anggaran dan proyeksi pendapatan daerah belum dapat dipastikan karena masih melalui tahapan perencanaan.
Bunga SILPA Rp1 Triliun APBD Mimika 2025 Masuk Kas Daerah, BPKAD: Telah Diaudit BPK dan Bukan Pelanggaran Keuangan
TIMIKA, (torangbisa.com) – Polemik mengenai besarnya Sisa Lebih…
BPKAD Mimika: Rolling Jabatan Tidak Pengaruhi Aset, Pengadaan Baru 2026 Nihil
Timika, Torangbisa.com – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen mallisa menegaskan bahwa rolling jabatan yang dilakukan pemerintah daerah tidak berdampak pada pengelolaan aset. Hingga tahun 2026, pengadaan aset baru juga dipastikan belum dilakukan.
BPKAD Mimika Tegaskan Tak Ada Temuan Material, Pengawasan Proyek Jadi Perhatian
Timika, Torangbisa.com – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen T. Mallisa, menegaskan bahwa seluruh temuan yang ada telah ditindaklanjuti dan tidak ditemukan adanya temuan material maupun penyalahgunaan anggaran.
Barang Milik Daerah yang Rusak dan Tidak Terpakai Dapat Dilelang, Ini Ketentuannya
Timika, Torangbisa.com – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen T. Mallisa, mengatakan bahwa barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak lagi dapat digunakan dapat dilelang sesuai ketentuan yang berlaku
BPK Provinsi Papua Tengah Lakukan Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Barang dan Jasa, BPKAD Siapkan SK Bupati Tentang SSH
Timika, Torangbisa.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Malissa, menyampaikan bahwa mulai hari ini, tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Tengah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap belanja barang dan jasa serta belanja modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Hearing Dengan 3 Instansi, Komisi I DPRK Bahas Status Kepemilikan Lahan Pelabuhan Poumako
“Masalah soal klaim di wilayah pelabuhan Poumako terkait sertifkat tanah masih saja terjadi, karena tanah yang semestinya dimiliki pemerintah hanya Karena dokumen tidak lengkap. Serhingga pemerintah sulit untuk membuktikan sehingga putusan MA telah inkrah, padahal pemerintah sudah pernah membebaskan sekitar 15 hektar pada tahun 2000, namun sampai sekarang masih saja bermasalah. Karen itu kepada Bagian Asset daerah ini perlu mengiventarisir dan bisa membuktikan dokumen kepemilikan,”kata Iwan Anwar saat memimpin RDP antara Komisi I DPRK Mimika dengan Bagian Asset, BPN dan UPP Poumako pada Senin (15/9/2025).
Workshop Pengelolaan Dana Desa, Pastikan Dana Desa Dikelola Secara Akuntabel Demi Kesejahteraan Masyarakat
“Diperlukan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta terhindar dari potensi penyimpangan,” kata Wabup Kemong.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.


