Timika, Torangbisa.com – Sebanyak 589 unit rumah di Kabupaten Mimika mendapatkan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026. Program tersebut merupakan bantuan rehabilitasi atau bedah rumah, bukan pembangunan rumah baru.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam program ini hanya berperan memfasilitasi, sementara proses verifikasi hingga pelaksanaan pembangunan ditangani Balai Perumahan.
Hal itu disampaikan Abriyanti saat diwawancarai awak media di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan, bantuan BSPS diberikan secara bertahap. Penerima yang telah selesai diverifikasi dapat langsung masuk dalam tahapan pengerjaan tanpa harus menunggu seluruh calon penerima selesai diverifikasi.
“Ini bukan pekerjaan yang harus selesai seluruhnya di tahun ini. Jadi, ketika sudah ada yang diverifikasi, walaupun baru satu rumah, langsung dikerjakan,” jelasnya.
Abriyanti menerangkan, setiap penerima bantuan mendapatkan alokasi sebesar Rp40 juta. Dari jumlah tersebut, Rp5 juta diperuntukkan bagi upah tukang, sedangkan Rp35 juta digunakan untuk pembelian material bangunan.
Mekanisme penyalurannya berbeda dengan proyek pembangunan yang menggunakan sistem kontrak dengan pihak ketiga.
Calon penerima bantuan akan didampingi fasilitator untuk membuka rekening. Dana bantuan kemudian disalurkan melalui mekanisme perbankan, termasuk pembayaran material kepada toko bangunan sesuai kebutuhan rehabilitasi rumah.
Fasilitator juga membantu penerima mencari tenaga tukang, menentukan toko bangunan, serta menghitung kebutuhan material berdasarkan kondisi kerusakan rumah.
Terkait progres verifikasi dan lokasi penerima bantuan, Abriyanti mengaku belum memperoleh laporan lengkap karena proses tersebut masih ditangani langsung oleh Balai Perumahan.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala yang menyebabkan pelaksanaan program berjalan lambat adalah kesulitan mendapatkan tenaga tukang yang bersedia mengerjakan rumah rehabilitasi.
Menurutnya, pekerjaan bedah rumah memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena tukang harus membongkar bagian bangunan yang rusak, kemudian memperbaiki dan memasangnya kembali.
“Kalau rehabilitasi, pekerjaannya lebih rumit. Harus membongkar, kemudian memasang lagi. Tukang terkadang lebih tertarik mengerjakan bangunan baru. Itu yang menjadi kesulitan teman-teman fasilitator dalam mencari tenaga kerja,” ungkapnya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut sempat dikoordinasikan dengan DPKPP Mimika agar pemerintah daerah dapat membantu mencarikan tenaga tukang atau kontraktor yang bersedia mendukung pelaksanaan rehabilitasi rumah.
Abriyanti menyebutkan, koordinasi lebih lanjut mulai dilakukan setelah pertemuan secara daring dengan Menteri Perumahan pada 23 Oktober 2026.
Pihaknya berharap koordinasi antara Balai Perumahan dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga pelaksanaan bantuan BSPS dapat berjalan baik dan seluruh penerima manfaat memperoleh bantuan sesuai ketentuan.
