Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegur 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2027.
Teguran tersebut disampaikan Johannes saat memberikan arahan dalam apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (9/11/2026).
Johannes mengatakan, dari total 77 OPD, termasuk distrik, masih terdapat 11 OPD yang belum memasukkan dokumen KUA sesuai format yang telah disampaikan kepada masing-masing pimpinan perangkat daerah.
Ia meminta OPD yang belum menyelesaikan dokumen tersebut agar segera menyerahkannya pada hari itu juga. Sebab, pemerintah daerah harus segera memasukkan dokumen tersebut untuk dibahas bersama DPRK Mimika.
“Dari 77 OPD yang ada, termasuk distrik, masih ada 11 OPD yang belum memasukkan. Segera hari ini diselesaikan karena kita harus segera masukkan ke DPR untuk dibahas,” tegasnya.
Menurut Johannes, keterlambatan penyampaian dokumen akan berdampak pada tahapan pembahasan hingga penetapan APBD 2027. Karena itu, seluruh pimpinan OPD diminta memperhatikan jadwal dan tidak mengabaikan tanggung jawab masing-masing.
Ia juga meminta OPD yang belum menyerahkan dokumen segera menyampaikan perkembangannya melalui grup komunikasi pimpinan OPD agar proses pengawasan dan koordinasi dapat berjalan lebih efektif.
Selain persoalan dokumen anggaran, Johannes turut menyinggung kondisi fiskal dan kebijakan keuangan pemerintah pusat yang masih berpotensi mengalami perubahan. Ia menyebut terdapat sejumlah komponen anggaran yang belum memperoleh kepastian dari kementerian terkait.
Meski demikian, ia meminta seluruh perangkat daerah tetap bekerja berdasarkan perencanaan yang ada sambil menyesuaikan perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
Johannes juga mengingatkan seluruh ASN bahwa masyarakat sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah. Karena itu, pola kerja aparatur harus berubah, terutama dalam kecepatan berpikir, mengambil keputusan, dan menindaklanjuti pekerjaan.
“Jangan sampai saya dengan wakil bupati sudah berpikir jauh ke depan, tetapi Bapak-Ibu masih berada di belakang. Itu sekarang sudah terjadi, tidak boleh lagi,” pesannya.
Ia berharap seluruh pimpinan OPD dan ASN dapat meningkatkan kemampuan, mempercepat pelaksanaan pekerjaan, serta lebih responsif terhadap kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.
