Pemkab Mimika

Adapun angka persentasenya sebesar 26,03% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 915.150 jiwa penduduk. Angka 26,3% jika dinyatakan dengan rasio berarti dalam 100 orang terdapat 26 warga yang tergolong miskin.

“Kami minta kepada Pak Sekda untuk terbuka. Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah jalan? Apakah itu penunjukan langsung, non-tender terbatas, atau lelang umum?,” kata Jupinus

“Sejak awal kami mendengar banyak keluhan dari masyarakat yang tidak tahu harus menyampaikan ke mana. Akhirnya mereka terpaksa melakukan unjuk rasa karena merasa tidak didengar,” ungkap Bupati.

“Visi kami jelas: reformasi birokrasi. Pemerintah harus hadir dan melayani, bukan hanya membuat janji,” tegas Johanes.

“Dengan bantuan ini, kami berharap bisa sedikit membantu para korban. Namun yang lebih penting lagi, mari kita jaga hutan dan pegunungan di Distrik Tembagapura agar tidak terjadi longsor lagi. Jangan sembarang tebang pohon,” pesan Emanuel.

“Saya mendapat laporan bahwa masih ada pegawai yang datang ke kantor setiap hari, tetapi tidak diberikan pekerjaan. Ini sangat mempengaruhi kinerja dan pelayanan publik,” tegas Bupati Johannes di hadapan seluruh ASN yang hadir.

“Kolaborasi seperti ini menjadi bukti bahwa dengan bergandengan tangan, kita bisa membangun Mimika yang lebih baik. Kesehatan adalah awal dari kesejahteraan,” ujar Bupati dalam sambutannya.

“Ibadah haji memerlukan sinergi antarlembaga, termasuk Kementerian Agama di daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan PP No. 08 Tahun 2022 yang menjamin kebebasan beribadah serta pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah,” ujar Johannes.

Dalam audiensi tersebut, PLN menyampaikan bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari Kabupaten Mimika mencapai Rp6,1 miliar pada Triwulan I 2025, menempatkan Mimika sebagai pemungut PPJ tertinggi kedua se-Papua setelah Kota Jayapura.