Timika, Torangbisa.com – Tokoh masyarakat Mimika, Marianus Maknaipeku, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan DPRK memberikan perhatian serius terhadap kondisi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Pomako.
Ia menilai TKBM merupakan salah satu unsur penting yang menopang roda perekonomian Kabupaten Mimika, tapi kondisi kehidupan mereka sangat memprihatikan.
Marianus mengaku memberikan apresiasi terhadap para pekerja TKBM yang selama ini menjalankan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Pomako. Namun, ia juga menyoroti sejumlah persoalan internal yang menurutnya perlu segera dibenahi agar kesejahteraan para pekerja benar-benar diperhatikan.
“Saya tinggal lama di Pomako, sekitar 20 tahun lebih. Jadi menurut saya, TKBM ini adalah urat nadi perekonomian yang perlu pemerintah perhatikan,” ujarnya.
Menurut Marianus, aktivitas TKBM memiliki sejumlah sumber pendapatan, mulai dari kegiatan bongkar muat barang dari kapal ke pelabuhan maupun sebaliknya, hingga aktivitas pengangkutan barang dari pelabuhan menuju kota.
Karena itu, ia mempertanyakan kondisi kesejahteraan sebagian pekerja TKBM yang dinilai masih jauh dari harapan.
“Kalau saya melihat, sebenarnya dari aktivitas TKBM ini ada sumber pendapatan yang cukup. Tetapi mengapa masih ada TKBM yang hidup susah dan rumahnya tidak layak huni?” katanya.
Marianus menduga persoalan tersebut tidak terlepas dari tata kelola internal organisasi dan adanya kepentingan kelompok tertentu. Ia meminta dugaan tersebut tidak dibiarkan tanpa evaluasi dan pemeriksaan secara terbuka.
Ia juga menyinggung adanya keluhan terkait bantuan bagi anggota TKBM yang meninggal dunia maupun persoalan pembayaran hak pekerja. Menurutnya, apabila benar terjadi pemotongan atau pengelolaan dana yang tidak transparan, hal tersebut harus menjadi perhatian serius.
“Contohnya ketika ada anggota yang meninggal kemudian diberikan bantuan, tetapi ada yang mengeluhkan bantuan itu dipotong dari gaji mereka. Akhirnya mereka yang bekerja tetap merasa tidak mendapatkan haknya secara utuh, gaji mereka banyak tapi banyak potongan akhirnya mereka hanya terima tidak lebih dari Rp 500 ribu, setelah itu beli beras dan sisanya uang transportasi, terus uang sisa berapa yang mereka mau kasih ke istri dan anak,” ujarnya.
Marianus juga menyoroti persoalan yang kerap muncul menjelang akhir tahun, termasuk terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Menurut dia, persoalan hak pekerja seperti ini tidak boleh terus berulang karena menyangkut kebutuhan hidup para TKBM dan keluarganya.
Untuk itu, ia meminta adanya campur tangan pemerintah melalui instansi terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja, , serta DPRK Mimika melalui komisi atau alat kelengkapan yang membidangi ketenagakerjaan.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi dan penataan kembali tata kelola internal TKBM, termasuk memastikan mekanisme pengelolaan keuangan dan pembagian hak pekerja berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Persoalan ini jangan dianggap sepele. TKBM itu adalah urat nadi ekonomi Mimika, karena bongkar muat barang di pelabuhan itu semua berkaitan dengan mereka,” tegasnya.
Marianus berharap pemerintah tidak hanya melihat aktivitas TKBM dari sisi operasional, tetapi juga memastikan para pekerja yang menjadi bagian penting dari rantai distribusi barang tersebut memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang layak.
Ia menilai penataan organisasi, transparansi pengelolaan keuangan, perlindungan ketenagakerjaan, serta kepastian pembayaran hak-hak pekerja menjadi langkah penting untuk membangun sistem TKBM yang lebih sehat dan berpihak kepada para pekerja.
