Timika, Torangbisa.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka verifikasi ketersediaan dan kebutuhan logistik serta peralatan penanganan darurat bencana tahun 2026 se-Tanah Papua.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (23/9/2026), dan dihadiri perwakilan lima provinsi serta sejumlah kabupaten di Tanah Papua.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa Papua merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Berbagai potensi bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan bencana lainnya membutuhkan kesiapsiagaan yang baik.
Menurutnya, dalam setiap kejadian bencana, kesiapan logistik, tanggap darurat dan sistem penanganan yang terkoordinasi menjadi faktor penting dalam memberikan respons awal serta menyelamatkan masyarakat terdampak.
“Dengan tersedianya tempat darurat, posko komando, logistik pendukung serta sistem distribusi yang terorganisir dengan baik, memungkinkan proses evakuasi, perlindungan dan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkontrol,” ujarnya.
Ia mengatakan, keterlambatan dalam sistem logistik dapat memperbesar dampak bencana, baik dari sisi kemanusiaan maupun operasional.
Karena itu, koordinasi antarpemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan perencanaan pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan maupun pelaksanaan tanggap darurat.
“Koordinasi yang efektif membutuhkan pemahaman yang jelas dari seluruh pihak mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing, serta kejelasan mekanisme interaksi dan komunikasi antarpemangku kepentingan,” katanya.
Abraham menambahkan, koordinasi yang baik juga dapat menghemat sumber daya dan waktu, serta yang paling utama dapat membantu menyelamatkan nyawa masyarakat ketika terjadi bencana.
Ia juga menekankan pentingnya inventarisasi dan verifikasi kebutuhan logistik. Menurutnya, tanpa data yang akurat, distribusi bantuan berpotensi tidak tepat sasaran, terlambat, bahkan dapat menimbulkan penumpukan logistik yang tidak efisien.
“Manajemen logistik bencana merupakan proses yang panjang, mulai dari pengumpulan informasi, perencanaan kebutuhan, pengadaan logistik, penyimpanan hingga distribusi akhir. Untuk menjamin kelancaran proses ini, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga terkait,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah di Tanah Papua didorong untuk meningkatkan standar pengelolaan logistik, kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem logistik kebencanaan.
“Hal ini penting untuk memastikan data yang terkumpul memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar dalam perencanaan bantuan pada skala yang lebih besar,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala BPBD Kabupaten Mimika, Agustina Rahaded, dalam laporan panitia menyampaikan bahwa penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan terpadu sangat bergantung pada kesiapan logistik dan peralatan.
Menurutnya, penyaluran logistik yang efektif membutuhkan perencanaan berbasis data yang akurat. Karena itu, rakor tersebut menjadi langkah penting untuk memverifikasi dan mengklasifikasikan kebutuhan di lapangan.
“Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai langkah krusial untuk memverifikasi dan memvalidasi data kebutuhan di lapangan guna menghindari tumpang tindih serta memastikan distribusi bantuan tepat sasaran pada saat keadaan darurat,” jelas Agustina.
Ia menyebut, kegiatan tersebut juga bertujuan mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi ketersediaan dan kebutuhan logistik serta peralatan kebencanaan.
Selain itu, rakor diarahkan untuk menyusun rencana pengadaan dan distribusi logistik yang cepat dan akuntabel serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi maupun antarwilayah dalam manajemen logistik bencana.
Rakor tersebut diikuti perwakilan dari lima provinsi dan 12 kabupaten se-Tanah Papua.
Agustina berharap melalui kegiatan tersebut, data ketersediaan dan kebutuhan logistik serta peralatan penanggulangan bencana dapat semakin akurat sehingga pemerintah dapat memberikan respons yang lebih cepat ketika terjadi bencana..
