Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi melalui pelaksanaan rapat Dewan Smart City yang digelar di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (08/07/2026).
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan rapat tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan program Smart City di Kabupaten Mimika.
Menurutnya, Dewan Smart City melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga kalangan profesional yang bersama-sama memberikan masukan terhadap arah pembangunan daerah berbasis digital.
“Pelaksanaan rapat hari ini adalah rapat Dewan Smart City yang kita lakukan setiap tiga bulan sekali. Di dalam Dewan Smart City ini semua pihak terlibat, baik pemerintah, swasta, akademisi maupun profesional,” kata Johannes kepada awak media.
Dalam rapat tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah perubahan arah penyelenggaraan layanan pemerintahan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju konsep pemerintahan digital sebagaimana kebijakan yang tengah didorong pemerintah pusat.
Johannes menjelaskan, SPBE selama ini lebih berfokus pada aspek administrasi pemerintahan, sedangkan pemerintahan digital memiliki cakupan yang lebih luas karena menyentuh pelayanan publik secara menyeluruh.
“Kalau SPBE lebih banyak pada administrasi. Sedangkan pemerintahan digital lebih banyak pada pelayanan secara keseluruhan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui transformasi menuju pemerintahan digital membutuhkan waktu dan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah. Namun demikian, Pemkab Mimika menilai arah tersebut merupakan langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kalau melihat perkembangan yang ada, tentu kita menuju pemerintahan digital. Tetapi ini membutuhkan proses karena seluruh komponen harus memiliki semangat yang sama,” katanya.
Johannes menambahkan, keberhasilan penerapan pemerintahan digital sangat bergantung pada kualitas implementasi SPBE yang telah berjalan sebelumnya. Semakin baik nilai SPBE suatu daerah, maka semakin mudah pula proses transisi menuju pemerintahan digital.
Ia mencontohkan, saat ini daerah dengan capaian SPBE terbaik di Indonesia adalah Kabupaten Sumedang. Sementara Kabupaten Mimika masih terus berupaya meningkatkan nilainya yang saat ini berada pada kisaran 2,5.
“Kalau SPBE kita sudah bagus, maka pemerintahan digital ini akan sangat mudah diterapkan. Karena itu kita terus melakukan pembenahan dan berharap nilai kita meningkat pada tahun ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Johannes menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan transformasi digital. Selain itu, integrasi data menjadi faktor kunci agar seluruh informasi pemerintahan dapat diakses secara cepat dan real time.
“Data harus terintegrasi secara keseluruhan sehingga kita bisa mengetahui kondisi secara real time. Ini akan membuat pelayanan menjadi lebih efisien dan pada akhirnya manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
