Scroll untuk baca artikel
Pemerintahan

Bupati Johannes Rettob Dorong Integrasi Data dan Penguatan SPBE Menuju Pemerintah Digital di Mimika

×

Bupati Johannes Rettob Dorong Integrasi Data dan Penguatan SPBE Menuju Pemerintah Digital di Mimika

Sebarkan artikel ini
Bupati Mimika, Johannes rettob membuka Kegiatan dengan tanda pemukulan tifa (Foto: Yani/ Torangbisa.com).

Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan pentingnya percepatan transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai fondasi menuju pemerintahan digital yang terintegrasi di Kabupaten Mimika.

Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perubahan dan Pengembangan SPBE Menjadi Pemerintah Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang berlangsung di Hotel Horizon Ultima Timika, Rabu (8/7/2026).

Menurut Johannes, kegiatan yang dilaksanakan bukan sekadar FGD biasa, melainkan bagian dari agenda strategis Dewan Smart City Kabupaten Mimika yang seharusnya rutin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali untuk mengambil keputusan-keputusan penting terkait pengembangan kota cerdas.

“FGD hari ini hanya salah satu bagian dari rapat Dewan Smart City. Melalui forum ini kita harus mengambil keputusan strategis terkait arah pengembangan SPBE dan Smart City di Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Johannes mengungkapkan, capaian indeks SPBE Kabupaten Mimika saat ini masih berada pada angka sekitar 2,5 dari skala maksimal 4.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE belum berjalan secara optimal dan masih membutuhkan berbagai pembenahan.

“Artinya kita belum maksimal dalam melaksanakan SPBE. Karena itu saya berharap melalui rapat Dewan Smart City ini kita dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mempercepat pengembangan SPBE ke depan,” katanya.

Ia menjelaskan, transformasi menuju pemerintah digital bukan hanya soal pembangunan aplikasi, melainkan perubahan paradigma kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, selama ini, banyak OPD membangun aplikasi secara terpisah sehingga sulit diintegrasikan.

“Pemerintah digital bukan sekadar banyaknya aplikasi yang dimiliki, tetapi bagaimana seluruh sistem dapat terhubung dalam satu arsitektur, satu data, satu layanan terintegrasi, serta menggunakan platform dan infrastruktur yang sama,” tegasnya.

Johannes juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini sedang membangun sistem integrasi data daerah melalui program Satu Data Kabupaten Mimika. Sistem tersebut ditargetkan dapat menampilkan data secara real time dan dapat diakses oleh masyarakat.

“Tahun ini kami berharap integrasi data bisa selesai. Masyarakat nantinya cukup membuka satu aplikasi untuk melihat berbagai informasi dan data Kabupaten Mimika secara real time. Ini bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain integrasi data, Johannes meminta seluruh OPD segera menerapkan tanda tangan elektronik secara menyeluruh. Menurutnya, penggunaan tanda tangan elektronik masih terbatas pada beberapa perangkat daerah dan perlu diperluas untuk mendukung layanan digital yang lebih efektif.

“Saya berharap tidak ada lagi penggunaan yang parsial. Seluruh OPD harus benar-benar menerapkan tanda tangan elektronik secara menyeluruh,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya menghilangkan ego sektoral antar-OPD yang selama ini menjadi hambatan dalam integrasi layanan dan data pemerintahan.

“Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi harus menjadi kunci. Jangan ada lagi ego sektoral yang menghambat kemajuan. Tujuan kita sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Johannes.

Dalam kesempatan itu, ia turut menekankan pentingnya statistik sektoral yang akurat, terkini, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, tanpa data yang baik, program Smart City dan pemerintah digital hanya akan menjadi infrastruktur tanpa arah yang jelas.

“Data sektoral yang akurat sangat penting sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena itu seluruh OPD harus mendukung integrasi data yang sedang dibangun,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Johannes menegaskan bahwa konsep Smart City tidak diukur dari banyaknya teknologi atau aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah, melainkan dari seberapa efektif solusi yang dihasilkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Smart City bukan hanya tentang teknologi. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kabupaten Mimika,” pungkasnya.

Pemerintahan

Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan tidak akan mentolerir aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar disiplin, termasuk pegawai yang mabuk saat jam kerja, menyalahgunakan atribut kedinasan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perilaku yang mencoreng nama baik pemerintah daerah.