Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan tailing harus memperhatikan aspek sosial budaya, hak masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Sosial Budaya Mendukung Skema Pengangkutan Limbah Tailing di Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Jumat (3/7/2026).
Menurut Abraham, pengelolaan dan pemanfaatan tailing merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, lingkungan, infrastruktur, maupun ekonomi, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sosial budaya masyarakat.
“Review master plan ini tidak boleh hanya dilihat dari sisi pemanfaatan material atau nilai ekonominya semata. Kita harus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat, hak-hak masyarakat adat, ruang hidup, nilai budaya, kearifan lokal, serta dampak sosial yang mungkin timbul di kemudian hari,” ujarnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mimika berkepentingan agar pemanfaatan tailing dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, namun tetap dilakukan secara hati-hati, terukur, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Abraham menilai FGD tersebut menjadi forum penting untuk menyatukan pandangan, data, masukan, serta rekomendasi dari berbagai pihak terkait.
“Saya berharap forum ini tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi benar-benar menjadi ruang diskusi yang terbuka, objektif, dan produktif,” katanya.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat memberikan masukan konstruktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing, termasuk terkait data sosial, kondisi kampung, masyarakat terdampak, aspek budaya, potensi konflik sosial, peluang pemberdayaan masyarakat, hingga skema manfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin master plan yang dihasilkan nantinya bukan hanya baik di atas kertas, tetapi menjadi dokumen kebijakan yang realistis, dapat dilaksanakan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Mimika,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Abraham juga menekankan bahwa pembangunan daerah harus selalu didasarkan pada riset, data, dan partisipasi masyarakat. Karena itu, hasil kajian sosial budaya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan strategis daerah.
Ia menyampaikan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian dalam review master plan tersebut, yakni perlunya memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat adat, mengarahkan pemanfaatan tailing untuk mendukung pembangunan daerah dan membuka peluang ekonomi, serta menjadikan aspek sosial budaya sebagai bagian utama dalam setiap proses perencanaan kebijakan.
“Saya percaya dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, PT Freeport Indonesia, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat merumuskan arah pengelolaan dan pemanfaatan tailing yang lebih baik bagi Kabupaten Mimika,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Mimika, Darius Sabon Rain, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa Kepala Brida Kabupaten Mimika berhalangan hadir karena tugas lain sehingga menugaskan dirinya untuk mewakili dalam kegiatan tersebut.
“FGD ini menjadi momentum penting untuk menghimpun berbagai pandangan dan masukan terkait review master plan pengelolaan dan pemanfaatan tailing, khususnya dari aspek sosial dan budaya,” kata Darius.
Melalui forum tersebut, diharapkan dapat lahir rekomendasi yang komprehensif sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan tailing yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mimika dan Papua Tengah.
