Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih terintegrasi.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam pertemuan koordinasi percepatan penurunan stunting yang digelar di ruang rapat Bappeda Mile 32, Timika, Papua Tengah, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan PT Freeport Indonesia, Wahana Visi Indonesia, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Emanuel Kemong menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang harus dijalankan secara serius dan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya pendekatan konvergensi lintas sektor dalam penanganan stunting.
Ia mengakui, tantangan di wilayah Papua, khususnya Mimika, masih cukup kompleks. Kondisi geografis yang luas, keterbatasan akses transportasi, hingga belum meratanya layanan dasar seperti kesehatan, gizi, sanitasi, air bersih, dan perlindungan sosial menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Penguatan sistem data yang akurat dan terintegrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berdampak nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa forum koordinasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah strategis untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, serta menutup kesenjangan layanan yang masih terjadi di lapangan.
Apresiasi juga disampaikan kepada Wahana Visi Indonesia melalui program PASTI Papua yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Mimika.
Kemitraan yang kuat, menurutnya, menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat kapasitas daerah.
Emanuel menegaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi solid antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah distrik dan kampung, hingga masyarakat.
Melalui pertemuan ini, diharapkan lahir kesepakatan lintas sektor terkait prioritas program, penguatan koordinasi antar-OPD, serta langkah tindak lanjut yang konkret, terukur, dan segera diimplementasikan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan peran kader Posyandu dan tenaga di lini terdepan dalam memberikan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pola asuh, gizi, serta kesehatan lingkungan.
