Timika, Torangbisa.com – Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) meningkatkan kontribusi dan dukungan nyata terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Mimika.
Menurut Samuel, pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan lembaga terkait agar pelaku usaha lokal, khususnya masyarakat asli Papua, memiliki kesempatan untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Hal tersebut disampaikan Samuel saat melakukan jumpa pers bersama awak media di Timika, Jumat (30/10/2026).
Ia mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung pembangunan pusat kegiatan UMKM dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dirancang sebagai salah satu upaya meningkatkan kapasitas serta daya saing pelaku usaha di Mimika.
Samuel juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan tersebut.
Menurutnya, pengembangan UMKM merupakan salah satu prioritas yang membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
“UMKM yang ada di Mimika harus bisa bersaing secara sehat. Bukan hanya untuk masyarakat Amungme dan Kamoro, tetapi juga seluruh masyarakat yang hidup dan menjalankan usaha di Kabupaten Mimika. Harapan kami, produk UMKM Mimika bisa menembus pasar nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini Dinas Koperasi dan UMKM terus memberikan dukungan melalui pendampingan, bantuan, pengembangan usaha, serta promosi produk lokal melalui berbagai kegiatan festival dan bazar.
Samuel turut menyampaikan apresiasi kepada Tifa Kreatif, pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan promosi UMKM di Mimika.
Namun, ia secara khusus berharap PT Freeport Indonesia dapat mengambil bagian lebih besar dalam mendukung pelaku UMKM lokal.
“Harapan saya, PT Freeport harus memberikan kontribusi besar bagi UMKM di Mimika. Kegiatan di luar UMKM bisa didukung, tetapi kami berharap kegiatan olahraga maupun kegiatan lainnya juga diimbangi dengan dukungan terhadap UMKM,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar perusahaan membuka lebih banyak outlet atau ruang pemasaran produk lokal di Kota Timika, sehingga semakin banyak pelaku usaha, termasuk masyarakat di wilayah pesisir dan kampung-kampung, memperoleh kesempatan memasarkan hasil produksinya.
Selain dukungan perusahaan, Samuel juga menyoroti akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia berencana melakukan koordinasi dengan pihak perbankan, termasuk BRI dan BNI, guna memperoleh penjelasan terkait penyaluran KUR serta kuota yang dapat diakses masyarakat asli Papua maupun masyarakat lainnya.
Menurutnya, akses pembiayaan jangan hanya dinikmati pelaku usaha dengan omzet besar. Pelaku usaha kecil juga harus mendapatkan kesempatan yang sama.
“Jangan hanya usaha yang omzetnya Rp500 juta ke atas yang dilayani. Usaha dengan omzet kecil, bahkan Rp50 juta, juga harus dilayani. Mereka juga membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya,” ungkap Samuel.
Ia berharap pihak perbankan dapat memberikan penjelasan secara transparan mengenai mekanisme penyaluran, persyaratan, dan penerima manfaat program KUR.
Sementara itu, terkait jumlah UMKM di Mimika, Samuel mengatakan pihaknya belum dapat menyampaikan angka pasti karena data pelaku usaha masih dalam proses pendataan dan sinkronisasi melalui sistem Satu Data UMKM Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Samuel juga menyoroti keberadaan sejumlah koperasi di Kabupaten Mimika yang belum berjalan secara efektif.
Ia mengatakan, kondisi kesehatan koperasi sangat bergantung pada pengelolaan internal, transparansi keuangan, partisipasi anggota, serta pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT).
Karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM akan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap koperasi yang belum aktif maupun yang masih mengalami kendala dalam pengelolaannya.
“Koperasi yang tidak sehat akan kami lakukan pembinaan kembali. Kami mengajak seluruh koperasi agar pengelolaan keuangannya dilakukan secara transparan. Kekompakan, gotong royong, dan rapat anggota sangat penting dalam membangun koperasi yang sehat,” jelasnya.
Samuel menambahkan, koperasi yang ingin mendapatkan dukungan pemerintah harus memiliki kelembagaan dan aktivitas usaha yang jelas serta memenuhi persyaratan administrasi.
Pihaknya juga sedang melakukan pembenahan dan pemutakhiran data koperasi, termasuk koperasi Merah Putih dan koperasi binaan pemerintah daerah melalui sistem pendataan nasional.
Ia berharap seluruh koperasi di Mimika dapat berbenah dan menjalankan kegiatan usaha secara nyata sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat.
“Intinya, kami ingin UMKM dan koperasi di Mimika tumbuh bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi semua pihak agar pelaku usaha lokal memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” tutupnya.
