TIMIKA, Torangbisa.com – Bupati Mimika Johannes Rettob memaparkan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Mimika saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum delapan fraksi dan Kelompok Khusus DPRK terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRK Mimika yang digelar di Kantor DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026) malam.
Dalam forum tersebut, Johannes menegaskan bahwa jawaban pemerintah bukan sekadar memenuhi mekanisme pembahasan APBD, melainkan juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai kondisi pembangunan daerah, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah ke depan.
Menurutnya, seluruh kritik, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRK akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan program, dan tata kelola pemerintahan agar pembangunan di Kabupaten Mimika berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pada kesempatan itu, Johannes menjelaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian DPRK, mulai dari serapan anggaran, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), penanganan konflik sosial, hingga pembenahan tata kelola pemerintahan.
Di sektor infrastruktur, pemerintah memastikan pembangunan Jalan Petrose–Hasanuddin akan dilanjutkan setelah sebelumnya mengalami kendala. Pemerintah juga akan memperluas pelayanan air bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga wilayah pesisir dan pegunungan, membangun fasilitas Reverse Osmosis (RO) di Ipaya, menambah dua pos polisi di Mapurujaya dan Karang Senang, serta mengadakan dua unit armada pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pada sektor pendidikan, Johannes mengakui masih terdapat berbagai kendala, seperti keterlambatan pengadaan barang dan jasa, kondisi geografis, cuaca ekstrem, serta sulitnya akses menuju wilayah pedalaman. Karena itu, pemerintah akan memprioritaskan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pembangunan sarana dan prasarana sekolah, khususnya di daerah terpencil.
Sementara pada sektor kesehatan, Bupati menjelaskan bahwa sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif. Angka harapan hidup meningkat menjadi 73,45 tahun, prevalensi stunting turun menjadi 9,87 persen, dan pemerintah terus memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia juga meluruskan persepsi mengenai target dua juta layanan malaria yang dipertanyakan DPRK. Menurutnya, angka tersebut merupakan jumlah layanan pemeriksaan, surveilans, dan pengawasan malaria, bukan jumlah penderita malaria di Kabupaten Mimika.
Di bidang Otonomi Khusus, Johannes menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat pengawasan dan evaluasi agar pemanfaatan Dana Otsus benar-benar tepat sasaran, terutama dalam mendukung program pendidikan, beasiswa, dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Sementara itu, terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, Johannes menjelaskan bahwa konflik sosial di kawasan Kamoro, Kwamki Narama telah diselesaikan melalui pendekatan dialog bersama TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan para pemangku kepentingan lainnya hingga kawasan tersebut dideklarasikan sebagai Zona Damai Aman Bersatu.
Di bidang tata kelola pemerintahan, pemerintah juga memastikan seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus ditindaklanjuti, termasuk pembenahan sistem administrasi keuangan dan penguatan pengawasan internal agar penyelenggaraan pemerintahan semakin transparan dan akuntabel.
Mengakhiri penyampaiannya, Johannes menegaskan bahwa seluruh jawaban pemerintah disusun berdasarkan dokumen resmi, mulai dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, hingga data teknis dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penjelasan Bupati tersebut sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa forum jawaban atas pandangan umum fraksi DPRK bukan sekadar agenda seremonial antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem pemerintahan daerah, forum ini merupakan bagian dari mekanisme checks and balances, di mana pemerintah berkewajiban menjelaskan dasar setiap kebijakan, menjawab kritik DPRK, sekaligus memaparkan solusi atas berbagai persoalan pembangunan.
Melalui jawaban tersebut, masyarakat dapat mengetahui alasan di balik capaian maupun kendala pembangunan, memahami program prioritas yang akan dilaksanakan pemerintah, serta melihat komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, substansi rapat paripurna tidak hanya penting bagi DPRK sebagai lembaga pengawas, tetapi juga menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Mimika kepada seluruh masyarakat. Jawaban yang disampaikan Johannes Rettob tidak berhenti pada penjelasan atas berbagai persoalan, tetapi juga menegaskan arah pembangunan dan langkah-langkah perbaikan yang akan menjadi fokus pemerintah pada tahun-tahun mendatang.
