Timika, Torangbisa.com — Polemik mengenai dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap kegiatan Tim Penggerak PKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Mimika mendapat sorotan dari tokoh intelektual Mimika, Elfinus Jangkup Omaleng.
Elfinus meminta Anggota DPRP Papua Tengah, Yohanes Kemong, agar menyampaikan kritik secara proporsional dan tidak menjadikan posisi kelembagaan sebagai alat untuk menyerang pihak tertentu karena persoalan masa lalu.
Menurut Elfinus, kritik terhadap penggunaan anggaran pemerintah merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan. Namun, kritik tersebut semestinya dibangun berdasarkan data, mekanisme pertanggungjawaban, serta kepentingan masyarakat, bukan dibumbui persoalan personal.
“Jangan sedikit-sedikit mencari kesalahan orang hanya karena dendam pribadi. Apalagi menggunakan nama lembaga untuk menyerang kehormatan orang. Kalau ada persoalan anggaran, silakan dikritisi dengan data dan mekanisme yang benar,” ujar Elfinus kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).
Ia pun meminta Yohanes Kemong untuk melihat aktivitas PKK dan Dekranasda Mimika secara utuh, termasuk dampaknya terhadap promosi produk lokal dan pelaku UMKM.
“Kalau memang ada temuan atau persoalan dalam penggunaan dana hibah, sampaikan secara terbuka berdasarkan data. Jangan semua aktivitas kemudian dianggap salah. Kita harus bisa membedakan antara kritik terhadap anggaran dengan serangan terhadap pribadi,” katanya.
Elfinus menilai aktivitas Dekranasda Mimika dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya upaya membawa produk kerajinan dan UMKM lokal keluar dari pasar daerah.
Salah satu indikatornya terlihat dari keikutsertaan Mimika dalam berbagai pameran berskala nasional.
Seperti yang saya catat, lanjutnya, pada APKASI Otonomi Expo (AOE) 2025, Mimika melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan bersama Dekranasda berhasil meraih penghargaan Stand Paling Atraktif. Pameran tersebut berlangsung di ICE BSD, Tangerang, dan diikuti 185 peserta dengan 280 stan.
Rekam jejak tersebut berlanjut pada AOE 2026 di ICE BSD, Tangerang, 27–29 Agustus 2026. Produk yang dibawa antara lain noken, ukiran, kerajinan kulit, kerajinan tangan dan berbagai produk kreatif khas Mimika. Pemerintah Kabupaten Mimika menyebut ajang tersebut sebagai ruang untuk memperluas jejaring pemasaran dan memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas.
Tidak berhenti di arena expo pemerintahan daerah, Dekranasda juga mendapat ruang promosi permanen melalui Teras Mimika di Gedung SMESCO Jakarta yang diresmikan pada Januari 2026.
Teras Mimika menjadi ruang promosi dan pemasaran produk UMKM Mimika, sekaligus membuka peluang business matching dengan jejaring usaha yang lebih luas.
Bahkan, pada Pameran Serambi Nusantara dalam rangka MTQ Nasional XXXI 2026 di Semarang, 12–19 September 2026, Dekranasda Mimika kembali membawa produk masyarakat Amungme dan Kamoro, mulai dari kopi, noken, mahkota khas Papua, ukiran, anyaman hingga berbagai produk pangan lokal.
Menurut Elfinus, rangkaian keikutsertaan dalan berbagai ajang pameran perlu dilihat sebagai bagian dari proses membangun ekosistem UMKM.
“Kalau mau mengkritik, kritik juga hasil akhirnya. Apakah produk Mimika sekarang semakin dikenal? Apakah pengrajin mendapat ruang? Apakah UMKM memperoleh akses pasar? Itu yang harus kita ukur,” kata Elfinus.
Ia menegaskan, transparansi anggaran tetap penting. Namun, menurutnya, keberadaan anggaran harus dilihat bersama dengan program, output, pertanggungjawaban, dan manfaat yang dihasilkan.
“Jangan sampai karena ada perbedaan masa lalu, kemudian semua yang dilakukan orang dianggap salah. Kita sudah bicara tentang kepentingan Mimika. Karena itu saya bilang, move on. Kalau ada masalah pribadi, jangan dibawa-bawa ke lembaga,” ujarnya.
Elfinus menilai lembaga legislatif memiliki posisi strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sesuai ketentuan.
Karena itu, ia mendorong DPRP Papua Tengah maupun DPRK Mimika untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, tetapi mengedepankan data dan mekanisme resmi.
“Kalau ada dugaan penyimpangan, buka datanya. Lagian, setiap anggaran yang digunakan setiap organisasi bakal di audit oleh BPK-RI, jadi Kalau ada kesalahan administrasi pasti diketahui publik. Kalau ada program yang tidak efektif, evaluasi. Itu jauh lebih bermartabat daripada saling menyerang,” katanya.
Ia juga meminta masyarakat tidak terjebak dalam polemik personal dan lebih melihat manfaat konkret dari program pemberdayaan masyarakat.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana karya pengrajin Mimika bisa semakin dikenal, UMKM naik kelas, dan produk lokal bisa masuk pasar nasional bahkan internasional. Jangan energi kita habis untuk konflik pribadi,” pungkas Elfinus.
Untuk diketahui, Dekranasda Mimika telah melakukan kerjasama dengan Kementerian UMKM pada 2025 sebagai salah satu langkah penting. Dalam kerja sama tersebut, Mimika memperoleh dukungan untuk pengembangan akses pasar, promosi, serta rencana portal pasar online dan Teras Mimika di SMESCO.
Di tingkat daerah, Dekranasda juga menggelar pelatihan bagi pengrajin. Pada Desember 2025, misalnya, tercatat 120 pengrajin lokal dan 60 peserta dari Dekranasda, dengan materi mencakup ukiran, ecoprint, anyaman, kuliner, public speaking dan Hak Kekayaan Intelektual.
