TIMIKA, torangbisa.com — Tokoh masyarakat Kamoro, Marianus Maknaipeku, menyayangkan pernyataan Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, yang mempertanyakan pemberian Koperasi Awards kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan UKM.
Menurut Marianus, sebagai kader partai pemerintah, anggota legislatif dari Partai Gerindra semestinya ikut mengawal dan mendukung program-program strategis Presiden Prabowo Subianto, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Kalau kita bicara program pemerintah pusat, apalagi program strategis Presiden Prabowo, seharusnya kader partai pemerintah berada di barisan terdepan untuk mendukung dan mengawalnya. Jangan sampai justru kader sendiri yang melemahkan program pemerintah,” tegas Marianus, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai pernyataan yang mempertanyakan keberadaan dan manfaat KDKMP secara berlebihan justru dapat menimbulkan persepsi seolah-olah program tersebut merupakan program Pemerintah Kabupaten Mimika semata.
Padahal, kata Marianus, KDKMP merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang pelaksanaannya melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan.
“Ini program Presiden Prabowo. Pemerintah daerah menjalankan fungsi mendukung, memfasilitasi dan mengawal implementasinya. Jadi jangan dibalik seakan-akan Pemkab Mimika yang membuat program ini,” ujarnya.
Marianus juga mengingatkan bahwa sejumlah agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo memiliki keterkaitan satu sama lain, khususnya dalam membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan dua kebijakan yang dapat saling memperkuat, terutama dalam pemanfaatan potensi pangan lokal.
“Koperasi Merah Putih dapat menjadi bagian dari ekosistem penyediaan dan pengumpulan bahan pangan lokal. Kemudian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi bagian yang mendukung penyediaan dan distribusi makanan bergizi. Ini harus dilihat sebagai satu ekosistem,” jelasnya.
Ia mengatakan, apabila program tersebut dikawal secara serius, masyarakat kampung tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat terlibat sebagai pelaku ekonomi melalui produksi dan penyediaan bahan pangan lokal.
“Petani, nelayan, peternak dan pelaku UMKM lokal bisa mendapatkan ruang ekonomi. Ini yang harus kita dorong bersama,” katanya.
Marianus mengaskan, terkait penghargaan Koperasi Awards yang diterima Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan UKM, Marianus meminta agar persoalan tersebut tidak dicampuradukkan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan KDKMP.
Ia menegaskan, penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM tentu memiliki indikator dan mekanisme penilaian tersendiri.
“Kalau soal penghargaan, kementerian tentu memiliki indikator dan penilaiannya sendiri. Kita tidak bisa mengatakan penghargaan itu tidak tepat hanya karena masih ada persoalan koperasi di lapangan. Dua hal ini harus dipisahkan,” ujarnya.
Menurut Marianus, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai fungsi pengawasan. Namun kritik tersebut harus konstruktif dan tidak sampai melemahkan agenda strategis pemerintah pusat.
“Kalau ada kekurangan, mari kita kritik dan perbaiki. Kalau ada koperasi yang belum berjalan maksimal, mari kita cari solusinya. Tetapi jangan sampai kritik itu justru membuat masyarakat ragu terhadap program pemerintah yang sedang dibangun,” katanya.
Lebih jauh, Marianus meminta DPP Partai Gerindra memberikan perhatian terhadap sikap kader-kader di daerah yang dinilai tidak sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia menilai perlu ada evaluasi internal agar seluruh kader Gerindra memahami dan konsisten mengawal visi-misi serta Asta Cita Presiden Prabowo.
“Kalau ada kader Partai Gerindra yang justru tidak sejalan atau tidak mendukung program strategis Presiden Prabowo, saya kira DPP perlu melakukan evaluasi. Jangan sampai kader sendiri seperti meludahi muka sendiri,” tegas Marianus.
Ia menambahkan, posisi Partai Gerindra sebagai partai utama pendukung pemerintahan harus tercermin dalam kerja-kerja politik para kadernya di daerah.
“Jangan hanya memakai nama Presiden Prabowo ketika membutuhkan dukungan politik, tetapi ketika program beliau dijalankan justru dipersoalkan tanpa melihat konteksnya secara utuh,” pungkasnya.
Marianus berharap seluruh elemen politik di Mimika dapat membangun komunikasi yang sehat dan mengedepankan kepentingan masyarakat, khususnya dalam mengawal program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kampung.
