Jakarta, (TORANGBISA) – Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Papua Nugini (PNG) berkomitmen dalam pertemuan Joint Ministerial Comission (JMC) RI-PNG di Jayapura ingin meningkatkan kerja sama untuk mengelola wilayah perbatasan kedua negara.
“Dengan hasil-hasil pertemuan SOM (Senior Official Meeting) dan JMC menjadi landasan untuk ditindaklanjuti dan dimonitor dalam pembahasan kemajuannya secara teknis dalam forum JBC RI-PNG pada masa persidangan tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Indonesia pada akhir tahun ini,” kata Pelaksana Harian Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Amran di Jakarta, Sabtu.
Amran selaku Ketua Join Border Comittee (JBC) RI-PNG menyambut baik hasil-hasil SOM dan JMC dilaksanakan kedua negara.
Diakuinya, Forum SOM dan JMC merupakan forum resmi mengambil kebijakan-kebijakan politis yang memberikan dampak positif dan saling melengkapi komitmen RI-PNG pada Forum JBC RI-PNG yang selama ini dilaksanakan dan diketuai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Pertemuan ini ke-4 sejak forum ini dibentuk 2003 dan diselenggarakan bergantian RI-PNG tahun 2003, 2010, dan 2023. Awalnya forum digelar Kota Vanimo, Ibu Kota Provinsi West Sepik, PNG namun batal karena kurang memadai akomodasi menuju Vanimo.
Forum JMC diawali pertemuan SOM RI-PNG 8 Mei 2024, dilanjutkan pertemuan pertama pejabat Menlu RI dan Menlu PNG membahas berbagai isu strategis kerja sama polkam, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur.
Catatan penting Forum JBC RI-PNG akhir 2023 di Port Moresby, PNG salah satunya membangun kerja sama perbatasan pada lintas batas, keamanan, dan pertahanan.
Hasil pertemuan tersebut telah diratifikasi parlemen PNG Papua 21 Februari 2024 meskipun perjanjian itu telah disepakati sejak 10 tahun lalu guna diberlakukan sesuai hukum berlaku kedua negara.
Indonesia meratifikasi kesepakatan berharap meningkatkan kerja sama perbatasan dan menjamin keamanan kegiatan lintas batas masyarakat kedua negara di perbatasan darat.
Kerja sama ekonomi dan pembangunan juga dibahas Forum Bisnis RI-PNG untuk menyediakan dasar pelaksanaan gugus tugas gabungan dan studi kelayakan bagi PNG dan Indonesia di Preferential Trade Agreement.
