Timika, Torangbisa.com – Koordinator Regional BGN Provinsi Papua Tengah, Nalensius Situmorang, menegaskan bahwa sebanyak 11 SPPG di wilayahnya resmi disuspensi sejak 1 April 2026, dengan mayoritas kendala pada sistem pengelolaan limbah (IPAL) yang dinilai belum memenuhi standar kesehatan lingkungan.
Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Papua Tengah, Nalensius Situmorang, mengungkapkan bahwa keputusan penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukanlah langkah mendadak, melainkan hasil dari proses evaluasi panjang.
Saat diwawancarai awak media di DJ Resto Budi Utomo Ujung, Rabu (15/04/2026), Nalensius menjelaskan bahwa dari 11 SPPG yang disuspensi, sebanyak 8 di antaranya terkendala pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Dari 11 yang disuspend, 8 itu karena IPAL. Dan itu sudah kami hentikan sejak 1 April 2026, jadi sudah berjalan sekitar dua minggu,” jelasnya.
Ia menegaskan, pihaknya telah memberikan peringatan jauh sebelum kebijakan penghentian diambil. Peringatan resmi bahkan sudah disampaikan sejak 4 Maret 2026 dengan tenggat waktu perbaikan hingga 31 Maret 2026.
“Kami sudah ingatkan sejak Januari, kemudian secara resmi pada 4 Maret. Tapi karena mitra dinilai kurang serius melakukan perbaikan, maka kami ambil langkah tegas,” tegasnya.
Menurutnya, perhatian terhadap IPAL menjadi sangat krusial karena menyangkut kesehatan lingkungan. Ia menilai, tidak ada artinya menyediakan makanan bergizi jika lingkungan sekitar justru tercemar limbah.
“Percuma kita kasih makanan sehat, tapi lingkungannya tidak sehat. Banyak keluhan masyarakat soal bau dan limbah, ini yang jadi perhatian serius kami,” ujarnya.
Nalensius menambahkan, penghentian ini juga berdampak pada anggaran operasional yang untuk sementara dinonaktifkan, mengingat permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab mitra pengelola.
Sementara itu, untuk pengembangan program di Papua Tengah, saat ini baru dua kabupaten yang telah berjalan, yakni Mimika dan Nabire. Enam kabupaten lainnya masih dalam tahap koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Kami tidak mau terburu-buru. Harus ada sosialisasi dulu supaya program ini diterima masyarakat. Baru kita bangun SPPG di daerah lain seperti Intan Jaya, Puncak, dan Paniai,” jelasnya.
Terkait pembangunan fasilitas baru, Nalensius menyebut bahwa dua unit SPPG yang dibangun di atas lahan pemerintah daerah saat ini telah mencapai progres sekitar 95 persen. Tinggal melengkapi peralatan sebelum bisa dioperasikan.
“Bangunan sudah hampir selesai, tinggal peralatan. Untuk pengelolaannya nanti menunggu keputusan dari BGN pusat,” katanya.
Ia memastikan, meski ada sejumlah kendala, antusiasme pemerintah daerah dalam mendukung program makanan bergizi gratis tetap tinggi.
“Pemda sangat mendukung, tinggal kita pastikan mekanisme dan kesiapan di lapangan benar-benar matang,” pungkasnya.
