Timika, Torangbisa.com – Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, mendorong seluruh koperasi di Kabupaten Mimika untuk tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi mampu membangun kemandirian melalui pengelolaan usaha dan keuangan yang transparan serta akuntabel.
Hal itu disampaikan Samuel Yogi saat diwawancarai awak media di Hotel Horison Ultima, Minggu (27/9/2026), dalam rangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan koperasi dan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Samuel mengatakan, koperasi harus menjadi wadah yang benar-benar mampu menggerakkan ekonomi anggota. Karena itu, pengurus koperasi diminta meninggalkan pola lama yang hanya mengandalkan proposal untuk mendapatkan bantuan.
“Ini bukan zamannya lagi kita mengandalkan proposal. Ini zaman di mana kita harus mandiri di atas tanah kita sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kerja sama dan kekompakan kelompok sehingga koperasi bisa mandiri dan berkembang,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan keuangan koperasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut menjadi salah satu fondasi agar koperasi dapat dipercaya oleh anggota sekaligus mampu berkembang dalam jangka panjang.
Samuel juga menegaskan pentingnya legalitas koperasi. Ia menyampaikan bahwa proses pembentukan maupun perubahan akta koperasi harus mengikuti ketentuan dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM.
“Kami di Dinas Koperasi tidak akan mengizinkan pembuatan akta baru tanpa rekomendasi dari Dinas. Kami ingin semua proses berjalan sesuai aturan, termasuk legalitas melalui notaris dan kementerian,” katanya.
Samuel mengungkapkan, pihaknya juga tengah mendorong pembentukan koperasi di sejumlah wilayah untuk memperkuat kelompok usaha masyarakat, termasuk mama-mama Papua.
Ia menyebut terdapat rencana pengembangan koperasi di sekitar wilayah Kuala Kencana, SP2, Timika Indah dan sejumlah lokasi lainnya.
“Kami mendorong koperasi khusus untuk mama-mama yang bergerak dalam kelompok usaha. Dengan koperasi, mereka bisa menjaga dan mengembangkan modal serta usaha mereka sendiri,” jelasnya.
Menurut Samuel, koperasi juga harus mampu menjadi sarana untuk memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah pesisir maupun kampung-kampung.
Karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM membuka ruang kerja sama dengan koperasi-koperasi yang sudah berkembang untuk ikut memberikan pendampingan kepada koperasi yang masih membutuhkan pembinaan.
“Koperasi yang sudah maju bisa membantu koperasi lain. Kita ingin ada kerja sama dan saling menguatkan,” ujarnya.
Samuel juga mengajak seluruh paguyuban dan kelompok masyarakat di Mimika untuk melihat koperasi sebagai instrumen bersama dalam membangun ekonomi.
“Bukan hanya satu suku. Semua suku yang ada di Kabupaten Mimika harus bisa membangun koperasi. Merdeka suku dulu, baru kita bicara merdeka ekonomi,” katanya.
Sementara itu, narasumber dari Breto Institute, Mulya Saroh dan Adi Sumarna, mengatakan pelaksanaan RAT merupakan salah satu indikator penting untuk melihat keaktifan dan keberlangsungan sebuah koperasi.
Menurut mereka, RAT tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi menjadi ruang bagi anggota untuk mengetahui perkembangan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi.
“Rapat anggota tahunan menjadi indikator keaktifan koperasi dan sangat menentukan eksistensi koperasi ke depan, baik secara administratif maupun implementasinya di masyarakat,” kata Mulya.
Ia mengapresiasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika yang secara intensif memberikan pembinaan kepada koperasi melalui pelatihan.
Menurutnya, komitmen peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir juga menunjukkan adanya kemauan untuk memperbaiki tata kelola koperasi.
“Kami bersyukur bisa dipertemukan dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait RAT maupun manajemen koperasi,” ujarnya.
Narasumber dari kantor notaris Yemi Saragi, Hamiz Mikael Saragi, mengatakan koperasi tidak cukup hanya aktif melaksanakan RAT, tetapi juga harus memastikan seluruh aspek legalitasnya terpenuhi.
Menurutnya, legalitas koperasi melalui notaris dan Kementerian Hukum menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pengurus maupun anggota.
“Kadang banyak koperasi yang menyepelekan hal ini. Karena itu, kami mengimbau seluruh koperasi untuk memperhatikan legalitas agar ke depan memiliki jaminan hukum dan terhindar dari persoalan yang tidak diinginkan,” katanya.
Ketua Koperasi Duta Sejahtera, salah satu koperasi paguyuban di Mimika, mengapresiasi pelatihan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UMKM.
Ia mengatakan pelatihan tersebut memberikan pemahaman baru bagi pengurus koperasi, khususnya terkait legalitas dan tata kelola.
Ia menyebut, berdasarkan RAT sebelumnya, koperasi yang dipimpinnya mencatat omzet sekitar Rp13 miliar.
“Pelatihan ini membantu kami semakin menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus. Kami juga diperkaya dari sisi legalitas,” ujarnya.
Ia mengaku mendapat pemahaman baru terkait persoalan hukum dalam pengelolaan koperasi, termasuk mekanisme penanganan kredit bermasalah dan jaminan.
Ketua Koperasi Maria Bintang Laut, Benny Mio, turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurutnya, kolaborasi tiga narasumber dalam memberikan materi memberikan pencerahan bagi para pengurus koperasi.
“Kami 25 koperasi, kalau sungguh-sungguh melaksanakan apa yang disampaikan pemateri, saya rasa kami akan maju dan berkembang,” katanya.
Benny juga menyatakan kesediaannya apabila koperasi yang berada di bawah naungan Keuskupan diminta ikut mendampingi koperasi-koperasi di wilayah pesisir.
Sementara itu, Manajer CU Mitra Karitas SP2, Elias Abul, menilai materi pelatihan yang diberikan cukup relevan dengan kebutuhan koperasi.
Ia berharap ke depan Dinas Koperasi dan UMKM dapat memberikan pelatihan tambahan, khususnya mengenai perpajakan koperasi.
“Kami ingin memahami perpajakan sehingga tidak merasa takut atau canggung dalam memenuhi kewajiban pajak dan bisa menjadi wajib pajak yang baik,” ujarnya.
Elias juga berharap kerja sama antarkoperasi terus dikembangkan agar koperasi dapat saling mendukung dalam memperkuat ekonomi anggota.
Di sisi lain, perwakilan Koperasi Ogilie Inaimu yang baru dibentuk pada 2026 mengajak masyarakat Papua, Amungme, Kamoro dan tujuh suku untuk ikut mendukung pengembangan koperasi lokal.
Menurutnya, koperasi yang baru berdiri membutuhkan pembelajaran dan pendampingan dari koperasi-koperasi yang telah lebih dahulu berkembang.
“Yang penting kita mau belajar dan mulai bersama. Kita harus mendukung koperasi kita supaya ke depan bisa berkembang,” ujarnya.
