Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Seminar Pendahuluan Jasa Survei dan Pemetaan Kabupaten Mimika, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Diana Mimika tersebut menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam membangun basis data infrastruktur yang akurat, terukur, terintegrasi, dan berbasis spasial untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Mimika.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santi Sondang, mengatakan kegiatan survei dan pemetaan tersebut memiliki arti penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, melalui kegiatan tersebut pemerintah ingin mengidentifikasi objek sekaligus mengetahui kondisi eksisting infrastruktur yang ada di Kabupaten Mimika secara menyeluruh, akurat, dan terintegrasi.
“Data dan informasi yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan maupun pemerataan infrastruktur di berbagai wilayah di Kabupaten Mimika,” ujarnya dalam sambutan.
Santi menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Perencanaan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, proses pendataan juga perlu dilakukan secara terintegrasi dan inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, tokoh adat, dunia usaha hingga pihak-pihak terkait lainnya.
Ia berharap seminar pendahuluan tersebut dapat menjadi langkah awal dalam membangun basis data infrastruktur Kabupaten Mimika yang terpadu dan dapat menjadi dasar kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta menentukan prioritas pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Innosensius Yoga Pribadi, menjelaskan bahwa kegiatan survei, penyelidikan dan pemetaan infrastruktur dilaksanakan untuk mendukung perencanaan, pengelolaan serta pengembangan infrastruktur yang lebih efektif dan terintegrasi.
Menurutnya, perencanaan pembangunan membutuhkan ketersediaan data infrastruktur yang akurat, terkini, terukur dan dapat disajikan secara spasial.
“Diperlukan ketersediaan data infrastruktur yang akurat, terkini, terukur dan dapat disajikan secara spasial,” jelasnya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Geoindispatial dan menjadi bagian dari upaya Pemkab Mimika membangun serta menyediakan database infrastruktur berbasis Geographic Information System (GIS).
Adapun tujuan kegiatan tersebut antara lain mengidentifikasi dan menginventarisasi infrastruktur yang telah tersedia di wilayah Mimika, menghasilkan data spasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta membangun database infrastruktur yang dapat diintegrasikan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.
Database tersebut nantinya juga diharapkan dapat mendukung penyusunan program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi serta kebutuhan setiap wilayah.
Selain itu, data tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Mimika.
Innosensius mengatakan, seminar tersebut menjadi forum untuk menyampaikan metode survei, investigasi dan pemetaan infrastruktur yang akan dilakukan oleh konsultan.
Kegiatan tersebut memiliki masa pelaksanaan selama lima bulan, dengan kontrak dimulai pada 24 Juli 2026.
Dalam prosesnya, sejumlah hal akan dibahas, antara lain metode survei dan pengumpulan data lapangan, inventarisasi kondisi serta lokasi infrastruktur, penggunaan teknologi dalam pengumpulan data, penyajian data infrastruktur dalam bentuk digital, integrasi data spasial dan atribut, serta pemanfaatan database sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan.
Dari kegiatan tersebut, Pemkab Mimika diharapkan memiliki database infrastruktur berbasis GIS yang memuat informasi mengenai lokasi, jenis, kondisi, kapasitas dan karakteristik infrastruktur.
Data tersebut selanjutnya diharapkan menjadi satu sumber data infrastruktur yang terintegrasi dan dapat digunakan perangkat daerah terkait dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan infrastruktur.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Mimika akan memastikan hasil survei dan pemetaan yang dilakukan dapat diverifikasi dan divalidasi bersama bidang-bidang teknis terkait.
Pemerintah juga perlu memastikan adanya standar data yang seragam agar data dapat diperbarui secara berkala dan diintegrasikan dengan sistem informasi serta perencanaan pembangunan daerah.
Innosensius menambahkan, hasil survei tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan penanganan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.
“Kegiatan seminar survei dan pemetaan infrastruktur ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola data infrastruktur yang akurat, terintegrasi dan berbasis spasial,” katanya.
Dengan tersedianya data infrastruktur berbasis GIS, Pemkab Mimika diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan pembangunan infrastruktur serta menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan.
