Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kabupaten Mimika untuk ke-11 kalinya merupakan penilaian atas kualitas penyajian laporan keuangan daerah, bukan berarti seluruh pengelolaan keuangan bebas dari temuan.
Hal tersebut disampaikan Johannes saat diwawancarai awak media di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Rabu (10/06/2026).
Menurut Johannes, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berfokus pada tata cara penyajian laporan keuangan dan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku.
“WTP yang kita terima sebanyak 11 kali ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dinilai telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan,” ujarnya.
Meski demikian, Johannes menegaskan bahwa dalam setiap pemeriksaan tetap terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa secara umum temuan hasil pemeriksaan dibagi menjadi dua kategori, yakni temuan administrasi dan temuan keuangan.
“Bukan berarti karena kita mendapat WTP lalu tidak ada temuan. Temuan tetap ada, baik temuan administrasi maupun temuan keuangan,” katanya.
Untuk temuan yang berkaitan dengan keuangan, Johannes menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran apabila ditemukan dalam proses pemeriksaan.
Sementara itu, temuan administrasi akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi perangkat daerah agar pengelolaan administrasi pemerintahan ke depan semakin tertib dan sesuai aturan.
Menurutnya, jumlah temuan administrasi masih lebih banyak dibandingkan temuan yang berkaitan dengan pengembalian keuangan. Namun untuk rincian teknis dan jumlah pasti setiap temuan, ia meminta agar dijelaskan lebih lanjut oleh pejabat teknis yang menangani laporan hasil pemeriksaan tersebut.
Johannes menjelaskan bahwa temuan keuangan pada umumnya berkaitan dengan kelebihan pembayaran atau persoalan administratif yang berdampak pada penggunaan anggaran.
“Biasanya pengembalian itu karena kelebihan pembayaran atau hal-hal lain yang harus disesuaikan kembali sesuai hasil pemeriksaan,” jelasnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa opini WTP yang diraih saat ini merupakan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Mimika tercatat telah memperoleh opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut sejak tahun 2014.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, memperkuat pengawasan internal, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu.
“Yang terpenting bukan hanya mendapatkan WTP, tetapi bagaimana seluruh rekomendasi pemeriksaan dapat ditindaklanjuti sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin baik,” pungkasnya.
