Scroll untuk baca artikel
Ads
Ekonomi

Rektor Uncen harap Rp3,35 triliun PTFI untuk kesejahteraan rakyat

×

Rektor Uncen harap Rp3,35 triliun PTFI untuk kesejahteraan rakyat

Sebarkan artikel ini

Jayapura, (TORANGBISA) – Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua Oscar Oswald Wambrauw mengharapkan anggaran dari PT Freeport Indonesia sebesar Rp3,35 triliun yang disetor bagi Provinsi Papua Tengah dan pemerintah daerah sekitar wilayah operasional perusahaan tambang tersebut dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

“Dana kontribusi PTFI ke daerah sangat besar dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Rektor ketika dikonfirmasi melalui telepon selular di Jayapura, Selasa.

Ads

Menurut Wambrauw, dana setoran ke daerah atas keuntungan bersih PT Freeport Indonesia pada 2023 sekitar Rp3,35 triliun tersebut akan sangat membantu setiap kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan dasar yang memadai.

“Seperti fasilitas kesehatan dan infrastruktur transportasi seperti bandara sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai,” ujarnya.

Dia menjelaskan pembangunan rumah sakit dan dan lapangan terbang sangat penting karena selain membuka akses keterisolasian juga untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Papua Tengah dan Kabupaten Mimika.

PT Freeport Indonesia telah menyetorkan  bagian daerah atas keuntungan bersih pada 2023 sekitar Rp3,35 triliun bagi kabupaten penghasil yakni Kabupaten Mimika menerima sekitar Rp1,4 triliun dan Pemprov Papua Tengah mendapatkan sekitar Rp839 miliar.

Sementara kabupaten lain di Papua Tengah meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Nabire, Puncak, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya masing-masing mendapatkan sekitar Rp160 miliar.

Dia menambahkan pemanfaatan dana kontribusi PT Freeport Indonesia tersebut tidak boleh digunakan secara serampangan tanpa arah yang jelas namun pemanfaatan nya harus fokus dan sejalan dengan agenda pembangunan pemerintah daerah setempat Provinsi.

“Jika memang pembangunan rumah sakit dan bandara jadi kebutuhan masyarakat maka kami menyarankan agar pemerintah daerah harus memprioritaskan itu termasuk pembangunan sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua,” katanya lagi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan dana kontribusi PT Freeport Indonesia harus dikelola transparan dan akuntabel oleh Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Mimika.

“Untuk itu apa pun bentuk programnya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Menurut Sri, dengan demikian dana kontribusi tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena sejak awal mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pengawasannya melibatkan peran serta dari masyarakat.

Ads