Timika, Torangbisa.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika menggelar Semiloka Daerah Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2026 guna membahas hasil penjajakan awal dan studi kelayakan pemberdayaan masyarakat adat di empat kampung.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel 66 Cenderawasih, Timika, Rabu (11/11/2026), melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, kepala distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan di bidang sosial.
Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Fransiskus Bokeyau, yang mewakili pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial beserta seluruh jajaran dan tim akademisi Universitas Cenderawasih yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Fransiskus menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara adil, merata dan berkelanjutan.
Menurutnya, masih terdapat kelompok masyarakat di wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus, terutama karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya.
“Komunitas Adat Terpencil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Kabupaten Mimika. Mereka memiliki identitas, adat istiadat, budaya, nilai-nilai kearifan lokal serta pola kehidupan yang harus kita hormati dan lindungi,” ujarnya.
Ia menegaskan, program pembangunan harus memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat sehingga tidak menghilangkan identitas dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Fransiskus juga mengingatkan pentingnya menjaga bahasa daerah sebagai bagian dari jati diri masyarakat adat. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam mewariskan bahasa daerah kepada generasi muda agar tidak semakin ditinggalkan.
“Bahasa daerah adalah inti dari jati diri kita. Karena itu, saya berpesan agar bahasa daerah tetap diajarkan kepada anak-anak kita, sehingga tidak hilang dan tetap diwariskan kepada generasi berikutnya,” pesannya.
Lebih lanjut, ia mengatakan semiloka tersebut menjadi wadah penting untuk membahas hasil kajian akademik terkait penjajakan awal dan studi kelayakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di empat kampung.
Hasil kajian diharapkan memberikan gambaran objektif mengenai kondisi kehidupan masyarakat, potensi wilayah, kebutuhan dasar, tantangan serta aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.
Fransiskus berharap hasil kajian tersebut tidak hanya menjadi dokumen akademis, tetapi benar-benar menjadi dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan yang tepat sasaran.
“Pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya dilakukan berdasarkan kemauan pemerintah dari atas, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan serta terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
Dalam kesempatan itu, Fransiskus menyampaikan tiga hal penting. Pertama, tim akademisi diharapkan menyusun hasil kajian berdasarkan kondisi faktual di lapangan dengan memperhatikan aspek sosial budaya, geografis dan kebutuhan masyarakat.
Kedua, perangkat daerah terkait diminta menindaklanjuti hasil kajian melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor. Sebab, pemberdayaan komunitas adat terpencil membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Ketiga, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala kampung dan perwakilan masyarakat diharapkan memberikan informasi serta masukan sesuai kondisi sebenarnya di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Kepala Seksi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Natalia Membala, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan semiloka mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015.
Ia menjelaskan, semiloka daerah merupakan kegiatan koordinasi dan pembahasan yang melibatkan perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti hasil penjajakan awal dan studi kelayakan dalam tahapan persiapan pemberdayaan sosial KAT.
Dalam kegiatan tersebut, akademisi yang terlibat dalam proses pemetaan sosial, penjajakan awal dan studi kelayakan bertindak sebagai narasumber utama untuk memaparkan hasil kajian serta kondisi calon lokasi pemberdayaan.
Natalia menyebutkan empat kampung yang menjadi lokasi kajian, yakni Kampung Aparuka di Distrik Mimika Barat, Kampung Aikawapu di Distrik Mimika Tengah, serta Kampung Mapasimamo dan Kampung Pakapuku di Distrik Agimuga.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat di calon lokasi pemberdayaan, mengidentifikasi potensi serta permasalahan yang dihadapi, sekaligus mendorong dukungan dan sinergi program lintas sektor.
“Melalui semiloka ini diharapkan dapat teridentifikasi kebutuhan, potensi dan permasalahan di masing-masing kampung, sekaligus dukungan program lintas sektor dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait,” jelasnya.
Natalia menambahkan, kegiatan dilaksanakan selama satu hari dengan metode pemaparan materi dan diskusi. Sumber pendanaan berasal dari DPA Dinas Sosial Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.
Peserta kegiatan terdiri dari Dinas Sosial, OPD terkait, DLHKP, pihak Taman Nasional, kepala distrik, kepala kampung, LKS, TKSK, PKH serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk perwakilan YPMAK.
Adapun narasumber berasal dari kalangan akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Kabupaten Mimika.
Natalia menjelaskan, terdapat tiga keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Pertama, tersusunnya dokumen pembahasan dan masukan terhadap hasil penjajakan awal serta studi kelayakan.
Kedua, teridentifikasinya kebutuhan, potensi, permasalahan dan dukungan lintas sektor yang relevan. Ketiga, tersusunnya matriks komitmen sinergi yang memuat potensi dukungan program atau kegiatan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil.
