TIMIKA, Torangbisa.com – Wakil Ketua III Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Marianus Maknaipeku, mendukung langkah Polda Papua Tengah mengusut dugaan korupsi dana hibah KPU Kabupaten Mimika.
Namun, ia meminta penyidik menjalankan proses hukum secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Menurutnya, pengusutan perkara harus menyasar seluruh pihak yang memiliki kewenangan serta mengetahui pengelolaan anggaran tersebut.
Marianus menilai, penyidik tidak boleh hanya menyoroti Bupati Mimika. Aparat juga perlu mendalami peran sekretaris dan bendahara KPU sebagai pihak yang memahami administrasi serta penggunaan dana hibah.
“Jangan hanya terus menyoroti Bupati,” tegasnya.
Selain itu, Marianus mengingatkan aparat penegak hukum agar mengedepankan bukti dan fakta dalam setiap tahapan penyelidikan.
Ia menolak pendekatan yang menimbulkan ketakutan maupun keresahan di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum mengenai sejumlah persoalan pembangunan di Mimika, termasuk proyek jembatan di wilayah Jila yang masih menjadi perhatian publik.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus menanggung kerugian akibat penggunaan anggaran besar yang tidak memiliki pertanggungjawaban jelas.
“Jangan sampai uangnya hilang, tetapi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Masyarakat sudah cukup trauma dengan berbagai persoalan pekerjaan besar di daerah ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Marianus meminta pemerintah memperjelas aturan pemberian hibah kepada lembaga maupun pihak penerima.
Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan konflik kepentingan.
Ia berharap Polda Papua Tengah menuntaskan perkara tersebut secara bijaksana, objektif, dan netral.













