JAKARTA, Torangbisa.com – Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penyidik kini mengumpulkan bukti untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyidik memusatkan perhatian pada tiga aspek penting dalam mengungkap dugaan makar.
Ketiga aspek itu mencakup perbuatan persiapan, pemufakatan yang dimulai dari tahap persiapan, serta permulaan pelaksanaan perbuatan makar.
“Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” kata Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Untuk memperkuat pembuktian, Bareskrim menggelar perkara secara internal dengan melibatkan sejumlah unsur pengawasan dan ahli terkait.
Gelar perkara tersebut turut melibatkan penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Divisi Propam, Itwasum, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta para ahli.
Susatyo menegaskan, pelibatan berbagai unsur tersebut bertujuan menjaga objektivitas penyidikan sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur hukum.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil gelar perkara akan menjadi bahan evaluasi untuk menilai perkembangan penyidikan sekaligus menghindari subjektivitas dalam penanganan kasus.
Dalam proses penegakan etik, Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Ahrie Sonta pada 10 November 2026. Eko Hadi Santoso menyusul menerima sanksi pemecatan pada 17 November 2026.
Sementara itu, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Polri. Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal, termasuk Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Penyidik juga menggunakan Pasal 332 KUHP dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana masing-masing hingga enam dan delapan tahun penjara.












