Jakarta, Torangbisa.com – Skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berujung pada pemecatan Irjen Ahrie Sonta dari Korps Bhayangkara. Ahrie dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.
Putusan pemecatan tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026). Ahrie juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela dalam perkara tersebut.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny.
Johnny mengatakan, majelis sidang etik turut menjatuhkan sanksi etika kepada Ahrie Sonta. “Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah terungkap dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Bareskrim Polri kemudian menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara Slamet Uliandi tidak ditahan karena mengalami sakit stroke.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal itu berlangsung selama periode 2025-2026. Penyidik menemukan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.
Dalam pengembangannya, dugaan penyadapan tersebut ternyata tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah elite partai politik, aktivis, hingga media juga diduga menjadi target penyadapan.
Penyidikan kasus ini masih berlangsung. Penyidik terus mendalami dugaan keterlibatan para tersangka serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam praktik penyadapan ilegal tersebut.
