JAKARTA, Torangbisa.com – Bareskrim Polri bakal memaparkan perkembangan penyidikan dugaan makar terkait penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (20/11/2026).
Penyidik mengantongi sejumlah fakta dan alat bukti baru yang memperkuat pengusutan perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, ekspose tersebut menyusul gelar perkara internal yang berlangsung pada Kamis (19/11/2026).
“Rencana Jumat (besok) kami laksanakan expose di Kejagung,” kata Susatyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Susatyo mengungkapkan, penyidik menemukan sejumlah fakta baru selama mendalami dugaan makar. Salah satu temuan berasal dari penggeledahan rumah milik Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Rumah tersebut diduga menjadi posko operasi makar dalam rangkaian perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Namun, Susatyo menegaskan, penyidik memperoleh bukti baru dari berbagai sumber lainnya.
“(Fakta dan bukti baru) tidak hanya (dari penggeledahan) itu,” ujarnya.
Berbagai temuan tersebut menjadi bahan pembahasan dalam gelar perkara internal Bareskrim. Kegiatan itu melibatkan penyidik Tipidum, Biro Pengawasan Penyidikan, Divisi Propam, Itwasum, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta sejumlah ahli.
Susatyo menjelaskan, pelibatan unsur pengawasan dan ahli bertujuan memastikan penyidik bekerja secara objektif. Selain itu, gelar perkara mengevaluasi kecukupan bukti dan kesesuaian prosedur hukum.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ucapnya.
Selanjutnya, Bareskrim akan membawa hasil penyidikan tersebut ke Kejagung untuk memperoleh pembahasan lebih lanjut terkait konstruksi perkara dan dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya.
Sebelumnya, Bareskrim menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, Ahrie Sonta, dan Slamet Uliandi.
Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Dalam proses etik, Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Ahrie Sonta pada 10 November 2026. Eko Hadi Santoso menyusul menerima sanksi pemecatan pada 17 November 2026.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, terdapat Pasal 332 KUHP dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana masing-masing enam dan delapan tahun penjara.












