Timika, Torangbisa.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera memberikan kepastian terkait pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Mimika.
Wakil Ketua Lemasko Bidang Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, Marianus Maknaipeku mengatakan, hingga menjelang Desember 2026, belum terlihat adanya kejelasan terkait hasil maupun tahapan rekrutmen CPNS di Kabupaten Mimika.
Menurutnya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRK, DPRP hingga MPR perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, terutama menyangkut kesempatan anak-anak asli Mimika untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).
“Kami dari Lemasko mengimbau pemerintah provinsi, kabupaten, DPRK, DPRP dan MPR. Sebentar lagi sudah memasuki bulan Desember, tetapi belum ada tanda-tanda yang terlihat terkait hasil rekrutmen CPNS Kabupaten Mimika,” ujar Marianus.
Ia berharap setelah agenda nasional selesai, pemerintah dapat memberikan ruang dan prioritas kepada anak-anak asli Mimika, khususnya dua suku asli, Amungme dan Kamoro, untuk mengikuti seleksi CPNS.
Marianus menjelaskan, usulan tersebut bukan bermaksud mengabaikan masyarakat dari daerah lain. Namun, menurutnya, setiap daerah perlu memberikan perhatian terhadap anak-anak asli di wilayahnya masing-masing.
Ia bahkan mencontohkan Kabupaten Paniai yang menurutnya telah memberikan kesempatan rekrutmen kepada Orang Asli Papua (OAP).
“Kita berbicara dua suku karena di Mimika ada dua suku asli. Saudara-saudara kita yang lain juga memiliki kabupaten masing-masing. Kami belajar dari Kabupaten Paniai yang melakukan rekrutmen dengan memprioritaskan OAP. Menurut kami, itulah salah satu bentuk pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus),” jelasnya.
Lebih lanjut, Marianus mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki Lemasko, masih banyak anak-anak Kamoro yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana, tetapi belum mendapatkan pekerjaan.
Karena itu, Lemasko meminta agar kebijakan rekrutmen CPNS di Mimika benar-benar memperhatikan keberpihakan terhadap anak-anak asli daerah.
Selain meminta prioritas bagi dua suku asli, Lemasko juga mengusulkan agar dua lembaga adat, yakni Lemasko dan Lemasa, dilibatkan dalam proses seleksi.
Keterlibatan lembaga adat dinilai penting untuk mendampingi dan memastikan proses seleksi berjalan transparan, sekaligus mengawal agar anak-anak dari dua suku asli Mimika mendapatkan kesempatan sebagaimana yang diharapkan.
“Kalau bisa, dalam proses seleksi nanti dua lembaga adat dilibatkan untuk mendampingi, sehingga bisa memastikan anak-anak dari dua suku asli yang mengikuti tes benar-benar mendapatkan ruang dan kesempatan,” tegasnya.
Ia menyebutkan, keterlibatan lembaga adat dalam proses rekrutmen seperti itu telah dilakukan di Kabupaten Kaimana dan beberapa daerah lainnya.
