Scroll untuk baca artikel
Ads
Ekonomi

DJKN Papua targetkan 842 bidang tanah selesai di akhir tahun

×

DJKN Papua targetkan 842 bidang tanah selesai di akhir tahun

Sebarkan artikel ini

Jayapura, (TORANGBISA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku menargetkan 842 bidang tanah akan selesai pada akhir tahun 2024  dan hingga April telah mencapai 371 bidang tanah atau 44,06 persen.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku, Wibawa Pram Sihombing di Jayapura Kamis, mengatakan untuk itu pihaknya mendorong untuk setiap satuan kerja yang memiliki target sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) agar segera mendaftar dan memiliki akun mitra agar dapat mengoperasikan Aplikasi Sentuh Tanahku milik ATR/BPN.

Ads

“Untuk itu kami terus melakukan sinergitas bersama Kanwil BPN, dan Satuan Kerja agar target 842 bidang tanah pada 2024 ini tercapai,” katanya.

Menurut Wibawa, pada 2023, sinergi Kanwil DJKN, Kanwil BPN, dan Satuan Kerja telah berhasil menyelesaikan sertifikasi BMN berupa tanah 988 NUP/bidang tanah.

“Sedangkan sejak 2013 secara akumulasi total pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah di Kantor Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku sebanyak 6.573 NUP/bidang tanah,” ujarnya.

Dia menjelaskan untuk itu pada rapat koordinasi yang telah dilakukan pada Selasa (21/5) tersebut diharapkan dapat membuka ruang koordinasi, sinergi, serta kolaborasi yang lebih luas antara Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Kanwil BPN Provinsi Papua, dan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga untuk terus menjaga dan mengamankan aset negara terutama melalui sertifikasi tanah negara.

Sementara itu Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Wilayah Papua Renaldi Tambunan mengatakan pihaknya akan terus mendukung program pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah.

“Untuk itu kami meminta para satuan kerja pemilik target sertifikasi untuk aktif berkoordinasi dan bersinergi dengan kantor pertanahan sehingga hambatan dan kendala proses sertifikasi dapat teratasi,” katanya.

Ads