Hearing Dengan Intansi Mitra Kerja, Komisi III DPRK Mimika Dorong Perhatian SAR dan BPBD Serta Validasi Data Sosial Untuk Dinsos

Hearing Dengan Intansi Mitra Kerja, Komisi III DPRK Mimika Dorong Perhatian SAR dan BPBD Serta Validasi Data Sosial Untuk Dinsos

Politik

“Keluhan mereka sejak Juli lalu sudah tidak ada dana operasional. Ini menjadi ironi, karena mereka yang selalu bergerak cepat menyelamatkan orang justru terbatas anggaran. Kami berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian khusus, agar di tahun 2026 SAR Timika bisa mendapatkan hibah dari Pemda untuk memaksimalkan kinerjanya,” ujar Herman.

Fraksi PDI Perjuangan Soroti Penertiban Asset Milik Pemkab Dalam Paripurna LKPJ dan PP-APBD 2024

Fraksi PDI Perjuangan Soroti Penertiban Asset Milik Pemkab Dalam Paripurna LKPJ dan PP-APBD 2024

Politik

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Mimika dalam pidato pengantar Nota Keuangan LKPJ Dan PP APBD Mimika Tahuan 2024 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II, bahwa belanja daerah dianggarkan senilai Rp. 7.322.350.612.138,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.423.948.158.295,00 atau 87,73% .Dari Total Realisasi Pendapatan Daerah Dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka dihasilkan defisit sebesar Rp. 542.192.117.664,60,” tegas Adrian.

Distrik Miktim Fokus Pemberdayaan Masyarakat Guna Kurangi Aktivitas Produksi Milo, Rampeani Rachman : Ajak Semua Pihak Berantas Milo dan Selamatkan Generasi Muda

Distrik Miktim Fokus Pemberdayaan Masyarakat Guna Kurangi Aktivitas Produksi Milo, Rampeani Rachman : Ajak Semua Pihak Berantas Milo dan Selamatkan Generasi Muda

Hukum dan Kriminal

“Sebenarnya langkah-langkah yang kami lakukan di Distrik Mimika Timur itu sudah dimulai sejak lama, bahkan sebelum saya duduk di legislatif. Inisiatif itu datang dari Tripika Distrik yang terus melakukan upaya untuk menekan peredaran miras, terutama di Mimika Timur yang tingkat produksinya paling tinggi di Kabupaten Mimika,” ujar Rampeani.

Gelar Reses Tahap I di Kampung Atuka, Primus: Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan yang Diprioritaskan

Gelar Reses Tahap I di Kampung Atuka, Primus: Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan yang Diprioritaskan

Politik

“Saya merasa bangga sekaligus sedih melihat kondisi di sini. Sebagai anak asli Kampung Atuka, saya melihat masih banyak hal yang perlu dibenahi, terutama terkait infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Masih ada rumah yang dihuni oleh dua kepala keluarga, dan menurut saya ini tidak layak. Pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada masyarakat pesisir seperti ini,” ujar Primus.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.