Timika, Torangbisa.com – Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang dipimpin oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob akhirnya ditutup.
Dalam rakorsus tersebut lebih difokuskan pada inovasi, kolaborasi, dan implementasi nyata dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penutupan Rakorsus yang berlangsung di Kantor Bapenda Mimika, Jalan Yos Sudarso, Senin (18/05/2026), dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRK Mimika, pimpinan OPD, serta jajaran teknis pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Mimika, Johannes Rettob mengapresiasi seluruh peserta yang mengikuti rapat koordinasi dari pagi hingga malam hari.
Menurutnya, Rakorsus Pendapatan merupakan forum penting yang selama ini belum pernah dilaksanakan secara khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Selama ini kita belum pernah melaksanakan rapat seperti ini. Karena itu saya berharap setiap OPD mulai berpikir tentang kreasi dan inovasi baru untuk meningkatkan pendapatan daerah,” kata Johannes.
Ia menegaskan, hasil pemaparan dan rencana kerja yang disampaikan setiap OPD tidak boleh hanya menjadi catatan di atas kertas, tetapi harus benar-benar dilaksanakan hingga tingkat bawah.
“Jangan hanya ditulis atau dipresentasikan saja, tetapi harus diimplementasikan dan dilaksanakan,” tegasnya.
Menurut Johannes, peningkatan PAD tidak hanya dilihat dari besarnya retribusi yang diperoleh secara langsung, tetapi juga dari kualitas pelayanan pemerintah yang mampu menciptakan efek ekonomi bagi daerah.
Ia mencontohkan sektor kesehatan, pariwisata, olahraga, hingga pelayanan publik yang baik dapat menjadikan Mimika sebagai kota jasa dan pusat aktivitas masyarakat.
“Kalau pelayanan baik, hotel penuh, restoran hidup, hiburan berkembang, maka efek ekonominya akan panjang,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Johannes juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan yang perlu segera dibenahi, salah satunya keterlambatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ia mengaku terkejut setelah mengetahui terdapat sekitar 800 permohonan PBG yang belum diverifikasi sehingga menghambat proses pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus duduk bersama mencari solusi agar proses pelayanan bisa dipercepat,” katanya.
Selain itu, Bupati juga meminta seluruh OPD memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama Bapenda, Bappeda, BRIDA, dan bagian hukum agar seluruh program peningkatan PAD dapat berjalan efektif dan terintegrasi.
Johannes turut menekankan pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di Mimika, termasuk pengadaan alat MRI untuk mendukung pelayanan rumah sakit yang lebih maksimal.
“Kalau bangunan rumah sakit bagus tetapi fasilitasnya tidak ada, itu percuma. Jadi fasilitas harus dilengkapi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah, saat membacakan kesimpulan Rakorsus menyampaikan empat poin utama hasil rapat koordinasi tersebut.
Pertama, peningkatan pelayanan masyarakat harus berjalan selaras dengan peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Kedua, penguatan kolaborasi antar OPD perlu terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan potensi daerah.
Ketiga, aspek hukum dan regulasi perlu dikaji dan disesuaikan guna mendukung optimalisasi PAD yang efektif dan adaptif.
Keempat, ke depan akan dilaksanakan rapat koordinasi teknis antar OPD bersama Bappeda, BRIDA, bagian hukum, dan Bapenda guna memperkuat sinergi dan pencapaian target daerah.
“Bapenda kuat, Mimika hebat. Pajak daerah kuat, retribusi daerah kuat, Mimika hebat,” tutup Dwi Cholifah disambut tepuk tangan peserta rapat.
