Timika, Torangbisa.com – Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, mengatakan pemerintah akan memperkuat pendampingan kepada pemerintah daerah di Tanah Papua agar perencanaan pembangunan selaras dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.
Hal itu disampaikan Medrilzam kepada awak media usai Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua di Kantor BPKAD Kabupaten Mimika, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, dialog tersebut sengaja digelar sebagai upaya membangun sistem perencanaan pembangunan yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan sejalan dengan arah kebijakan Presiden melalui Peraturan Presiden tentang RAPPP.
“Kami sengaja menggelar dialog ini karena ingin membangun perencanaan yang baik, transparan, akuntabel, dan selaras dengan RAPPP yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Medrilzam.
Ia menjelaskan, Bappenas hadir dengan tim lengkap yang dipimpin langsung Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama pejabat eselon I, eselon II, hingga para pejabat fungsional untuk mendengarkan langsung masukan dari para kepala daerah.
Dari hasil evaluasi, Medrilzam mengungkapkan tingkat keselarasan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) dengan RAPPP masih berada di kisaran 50 persen.
“Masih ada ruang yang cukup besar untuk berkolaborasi agar hasil Musrenbang Otsus benar-benar selaras dengan RAPPP yang sudah disepakati,” katanya.
Karena itu, Bappenas akan melakukan pendampingan secara khusus kepada pemerintah daerah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
Pendampingan tersebut akan dilakukan di tingkat provinsi dengan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di enam provinsi di Tanah Papua.
“Kami akan turun ke setiap provinsi untuk mendampingi penyusunan RKPD agar selaras dengan RAPPP. Memang ini pekerjaan besar, tetapi untuk Papua harus dilakukan,” ujarnya.
Medrilzam menambahkan, tingkat keselarasan perencanaan nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian dana Otonomi Khusus (Otsus).
Selain itu, Bappenas juga terus memperkuat tata kelola perencanaan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian program dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Tidak hanya merencanakan, tetapi bagaimana perencanaan, pelaksanaan hingga pengendaliannya memiliki tata kelola yang lebih baik,” katanya.
Terkait aspirasi pemerintah daerah mengenai Dana Bagi Hasil (DBH), Medrilzam menjelaskan bahwa mekanisme pembagiannya telah diatur dalam undang-undang dan bergantung pada nilai produksi serta harga komoditas yang dihasilkan daerah.
Ia mengakui masih terdapat dana DBH yang belum disalurkan pemerintah pusat. Namun, menurutnya, persoalan tersebut telah dibahas bersama DPR RI.
“Kami sudah berbicara dengan DPR dan ada dorongan agar dana DBH yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dapat segera disalurkan secara bertahap. Sekarang kita tinggal menunggu pembahasan pagu anggaran tahun 2027,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai usulan percepatan pembangunan konektivitas di Papua, Medrilzam mengakui akses transportasi darat masih menjadi tantangan utama.
Menurutnya, pembiayaan pembangunan infrastruktur tidak hanya bersumber dari dana Otsus, tetapi juga dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), hingga anggaran kementerian teknis.
“Kita harus memiliki grand design konektivitas Papua. Tidak sekadar membangun jalan, tetapi menentukan prioritas mana yang lebih dahulu dibangun, misalnya menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten,” ujarnya.
Ia menegaskan, dengan perencanaan yang terintegrasi dan prioritas yang jelas, pembangunan konektivitas di Papua diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
