Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, meminta Kementerian PPN/Bappenas menjadikan pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama di Tanah Papua. Permintaan itu disampaikan saat Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur dan bupati/wali kota se-Tanah Papua di Kantor BPKAD Kabupaten Mimika, Kamis (30/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Johannes menilai pembangunan di Papua masih tertinggal karena keterbatasan akses jalan dan jembatan. Menurutnya, infrastruktur merupakan fondasi bagi kemajuan sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.
“Kalau infrastruktur baik, maka pembangunan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya juga akan berjalan baik,” ujarnya.
Ia membandingkan pembangunan di Pulau Jawa yang lebih banyak difokuskan pada jalan tol dan jalan layang untuk mengurai kemacetan, sementara Papua hingga kini masih membutuhkan jalan dan jembatan untuk membuka keterisolasian wilayah.
“Kita di Papua ini butuh jalan, butuh jembatan, dan berbagai infrastruktur dasar. Itu yang harus menjadi perhatian,” katanya.
Johannes mengungkapkan masih banyak wilayah di Kabupaten Mimika yang hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi udara. Kondisi tersebut menyebabkan biaya pembangunan menjadi jauh lebih mahal.
“Pembangunan kami habis hanya untuk biaya transportasi. Bagaimana kita mau meningkatkan ekonomi masyarakat dan pelayanan kesehatan kalau aksesnya masih sulit,” tuturnya.
Ia juga menggambarkan kondisi tersebut melalui ungkapan yang sering disampaikan masyarakat Papua.
“Kalau ke Jakarta tidak ada sungai, tetapi jembatannya banyak sekali. Sementara di Papua kita membutuhkan jembatan, tetapi belum tersedia. Itu kenyataan yang kami hadapi,” ucap Johannes.
Menurutnya, target mewujudkan Papua yang sehat, sejahtera, dan produktif tidak akan tercapai apabila pembangunan infrastruktur dasar belum diselesaikan.
“Kalau infrastruktur belum ada, sulit bagi kita mewujudkan Papua sehat, Papua sejahtera, dan berbagai program pembangunan lainnya,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Johannes juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari kenaikan harga barang, keterbatasan kemampuan fiskal daerah, hingga bertambahnya beban pelaksanaan berbagai program nasional.
Ia mengatakan pemerintah daerah juga harus memenuhi janji pembangunan kepada masyarakat yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun kemampuan anggaran daerah semakin terbatas.
Johannes berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan konektivitas di wilayah selatan Papua yang hingga kini masih minim akses.
“Papua bagian utara sudah mulai tersambung, tetapi wilayah selatan masih belum. Konektivitas harus menjadi prioritas agar daerah-daerah yang masih terisolasi dapat terbuka,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Johannes juga meminta agar alokasi anggaran pembangunan, khususnya sektor infrastruktur, lebih banyak diarahkan ke Papua.
“Anggaran di pusat sangat besar. Harapan kami, alokasi anggaran pembangunan, terutama infrastruktur, bisa lebih banyak diberikan ke Papua agar pembangunan dapat dipercepat,” pungkasnya.
