Timika, Torangbisa.com – Penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika senilai Rp28 miliar terus menjadi perhatian serius Polda Papua Tengah. Setelah hampir 40 an orang saksi diperiksa, penyidik kini bersiap menghadirkan saksi ahli untuk mendalami perkara tersebut.
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, mengatakan pemeriksaan saksi ahli menjadi salah satu agenda lanjutan dalam proses penyidikan. Para ahli yang akan dimintai keterangan diketahui berada di Jakarta.
Jermias menegaskan, penanganan perkara ini menjadi salah satu perhatian utamanya. Ia memastikan proses hukum akan terus dikawal hingga mencapai tahap persidangan.
“Ini salah satu konsen saya untuk bisa terus mengawal proses hukum ini sampai ke pengadilan. Masalah ini bagi saya punya arti besar bagi kabupaten ini,” tegas Jermias, Senin (16/11/2026).
Ia berharap pengusutan kasus tersebut dapat menjadi peringatan bagi seluruh pejabat di Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika, agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran negara.
Menurutnya, tidak boleh ada anggapan bahwa penggunaan uang negara dapat luput dari pengawasan hanya karena suatu wilayah berada jauh dari pusat pemerintahan.
“Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini memberikan warning kepada seluruh pejabat yang ada di Papua Tengah dan di Kabupaten Mimika agar berhati-hati dalam menggunakan uang negara. Jangan karena dianggap jauh dari pengawasan dan lain-lain,” sambungnya.
Dalam perkembangan penyidikan, Kapolda membenarkan bahwa Bupati Mimika telah dipanggil dan diperiksa penyidik. Namun, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi.
“Untuk bupati, kemarin kita sudah lakukan pemanggilan sebagai saksi, sudah kita lakukan pemeriksaan. Detailnya ke depan nanti akan berjalan terus berkembang,” ungkap Jermias.
Ia juga memastikan bahwa penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Mimika. Pejabat lain yang menjabat ketika dugaan penyimpangan dana hibah tersebut terjadi juga berpeluang dimintai keterangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendalami secara menyeluruh pihak-pihak yang mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dana hibah tersebut.
“Masih ada. Karena tidak hanya bupati. Kita lihat nanti yang waktu itu menjabat ketika peristiwa ini terjadi akan semua kita lakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Sementara itu, terkait besaran kerugian keuangan negara, Kapolda menyatakan penyidik belum dapat menyampaikan angka pasti. Proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga diperlukan pendalaman terhadap seluruh keterangan dan bukti yang telah dikumpulkan.
“Belum, karena ini baru masih pemeriksaan. Nanti kan kita akan ekspos,” katanya.
Jermias pun mengajak insan pers dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut. Ia berharap proses hukum berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada negara maupun masyarakat.














