Scroll untuk baca artikel
Papua Tengah

Kapolda Papua Tengah Minta Pejabat Transparan Kelola Uang Negara

×

Kapolda Papua Tengah Minta Pejabat Transparan Kelola Uang Negara

Sebarkan artikel ini
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini (Foto: Istimewa)

Timika, Torangbisa.com – Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini meminta seluruh pejabat pemerintah di wilayah Papua Tengah, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten Mimika, agar mengelola uang negara secara transparan, hati-hati, dan bertanggung jawab, terutama dana otonomi khusus (Otsus).

Jermias menegaskan, setiap penggunaan anggaran negara harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Ia mengingatkan agar tidak ada pejabat yang merasa bebas melakukan penyimpangan dengan alasan wilayah Papua Tengah jauh dari jangkauan pengawasan.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Menurutnya, pengelolaan dana Otsus membutuhkan perhatian serius karena anggaran tersebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak terkait.

Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Papua Tengah yang telah membangun kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan di bidang hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jermias mengatakan, kepolisian bersama aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya akan terus mengawal penggunaan uang negara agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

“Kita sama-sama akan terus mengawal proses hukum terhadap penggunaan uang negara, khususnya dalam hal ini uang otonomi khusus, dana Otsus. Tahun depan mungkin akan lebih ketat lagi penggunaan uang Otsus,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

Selain memperketat pengawasan, Kapolda juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melibatkan aparat penegak hukum dalam memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada aparat kampung atau desa.

Bimtek tersebut dinilai penting agar para kepala kampung memahami tata cara pengelolaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana Otsus sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Jermias, pendampingan terhadap aparat kampung perlu diperkuat dengan melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Dengan demikian, mereka tidak hanya memahami mekanisme penggunaan anggaran, tetapi juga mengetahui konsekuensi hukum apabila terjadi penyalahgunaan.

“Kalau bupati ataupun gubernur kerja sama dengan kita untuk secara teknis memberikan bimtek bagaimana pengawasan penggunaan dana Otsus oleh aparat kampung atau desa, itu akan lebih bagus. Coba gandeng kami, jaksa, polisi, kemudian KPK mungkin, untuk pendampingan tadi,” katanya.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan tersebut, para kepala kampung diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan dana serta kewajiban mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang digunakan.

Jermias menilai, pendampingan semacam ini sangat penting bagi Papua Tengah sebagai provinsi baru. Meski kegiatan serupa kemungkinan pernah dilaksanakan saat wilayah tersebut masih menjadi bagian dari Provinsi Papua, upaya tersebut perlu kembali diperkuat.

Karena itu, ia berharap seluruh bupati di wilayah Papua Tengah dapat mempertimbangkan kerja sama dengan aparat penegak hukum guna meningkatkan kapasitas aparat kampung dalam mengelola dana Otsus, baik yang disalurkan melalui dana kampung maupun dana desa.

“Minimal kita sudah melakukan hal yang baik, memberikan bimtek kepada mereka bagaimana pengelolaan dana otonomi khusus tadi yang dipertanggungjawabkan kepada mereka melalui dana kampung ataupun dana desa,” tutupnya.