Timika, Torangbisa.com – Yayasan Gapai Papua FA mendapat kepercayaan dari Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), khususnya mendorong masyarakat menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Ketua Yayasan Gapai Papua FA, Irianto, mengatakan kerja sama tersebut dilaksanakan melalui skema swakelola tipe III, yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada lembaga atau mitra masyarakat untuk melaksanakan program sesuai kebutuhan dan target yang telah ditetapkan.
Hal itu disampaikannya saat diwawancarai awak media di Hotel Serayu, Jumat (13/11/2026).
Irianto menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan hasil advokasi yang telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika baru dimulai pada September 2026.
Menurutnya, terdapat target pemerintah daerah agar seluruh kampung di Kabupaten Mimika sudah mencapai kondisi Stop BABS pada 2027. Namun, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya Dinas Kesehatan maupun Yayasan Gapai Papua.
“Pekerjaan ini tidak mudah dan sangat sulit. Ini bukan menjadi tugas kami saja, bukan tugas Dinas Kesehatan saja, tetapi semua sektor terkait termasuk masyarakat harus dilibatkan. Kami hanya menjadi pilot atau percontohan untuk melaksanakan program ini,” ujarnya.
Ia menyebutkan, sejauh ini pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan kegiatan, mulai dari pemicuan, pendataan hingga verifikasi kondisi sanitasi di kampung-kampung.
Dari target awal sekitar 20 kampung yang diberikan pemerintah melalui Dinas Kesehatan, pihaknya berupaya memperluas cakupan hingga 25 kampung.
Sejumlah wilayah yang telah dijangkau di antaranya enam kampung di Kokonao, tiga kampung di Ipaya, serta beberapa kampung lainnya di wilayah Mimika.
Dalam pelaksanaannya, Yayasan Gapai Papua turut melibatkan petugas sanitarian dari masing-masing puskesmas serta kepala kampung.
Keterlibatan tersebut dinilai penting agar setelah pendampingan yayasan selesai, petugas kesehatan di wilayah masing-masing tetap dapat melanjutkan edukasi dan pemantauan sanitasi masyarakat.
“Kami tidak turun sendiri, tetapi melibatkan petugas sanitarian yang ada di puskesmas masing-masing dan kepala kampung. Harapannya, setelah kami tidak ada, mereka bisa melanjutkan pekerjaan ini,” jelasnya.
Selain program STBM, Yayasan Gapai Papua juga menyiapkan program sanitasi dan kesehatan lingkungan di lingkungan sekolah.
Irianto mengatakan, pihaknya telah melakukan identifikasi terhadap sejumlah sekolah dan menetapkan 10 sekolah sebagai lokasi percontohan. Persiapan program tersebut telah dimulai melalui pertemuan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam beberapa hari terakhir.
Program yang direncanakan berjalan pada 2027 itu mencakup edukasi dan penyediaan fasilitas pendukung, seperti kebiasaan mencuci tangan, toilet, akses air bersih, serta penguatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
Pihaknya juga akan melatih siswa sebagai kapten bergizi serta melibatkan guru dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan di sekolah.
Lebih lanjut, Irianto menilai persoalan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan perilaku masyarakat, tetapi juga menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana dasar.
Ia menyoroti bahwa praktik BABS, pengelolaan sampah yang kurang baik, serta kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, termasuk risiko penyakit dan tingginya kasus kematian ibu dan anak.
Karena itu, melalui kegiatan pendataan dan verifikasi, pihaknya akan menyampaikan hasil temuan lapangan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
“Data itu akan kami serahkan kembali kepada OPD terkait. Kami ingin menunjukkan bahwa di daerah ini masih ada kebutuhan masyarakat yang harus diperhatikan, sehingga bisa diterjemahkan dalam rencana strategis tahun depan,” katanya.
Ia juga berharap pemerintah kampung dapat mengambil bagian dalam mendukung pembangunan fasilitas sanitasi dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing kampung.
Namun, menurutnya, pelaksanaan pembangunan perlu disertai komunikasi dan edukasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama terkait pemerataan bantuan dan pembangunan fasilitas.
Irianto menekankan pentingnya pendekatan sosial dan budaya dalam menyampaikan program kepada masyarakat Papua. Pemerintah dan pelaksana program perlu membangun komunikasi dengan pemerintah kampung, tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda.
“Semua ini maksudnya baik, tetapi maksud baik terkadang bisa disalahartikan. Karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik dengan masyarakat, kepala kampung, tokoh agama, perempuan dan tokoh-tokoh pemuda,” tutupnya.
