Morotai, Torangbisa.com – Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai yang menjadikan Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sebagai salah satu persyaratan penerima bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menuai kritik dari kalangan mahasiswa.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (BEM FPIK) Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, Anes, kepada media, Jumat 13/11/2026, menilai pemerintah daerah seharusnya lebih dahulu membenahi pendataan nelayan, termasuk memastikan jumlah pelaku usaha perikanan yang sudah memiliki KUSUKA dan yang belum.
Menurut Anes, persoalan KUSUKA bukan masalah baru. Bidang Investigasi BEM FPIK Unipas telah berulang kali melakukan pendataan dan menemukan persoalan tersebut sejak 2024 hingga 2026. Dari hasil pendataan itu, sebagian besar nelayan diketahui belum memiliki KUSUKA.
Karena itu, ia menilai DKP seharusnya menjadikan kondisi tersebut sebagai dasar untuk melakukan pendataan menyeluruh sekaligus memfasilitasi pembuatan KUSUKA bagi nelayan yang belum memilikinya.
Anes menegaskan, pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus mencari nelayan yang sudah memiliki KUSUKA untuk dimasukkan dalam program bantuan.
Sebaliknya, nelayan yang belum memiliki kartu justru harus menjadi prioritas pendataan dan pendampingan agar mereka tidak kehilangan kesempatan mendapatkan perlindungan pemerintah.
Menurutnya, akan menjadi persoalan apabila program yang bertujuan melindungi nelayan justru hanya menjangkau mereka yang sudah memenuhi persyaratan administrasi, sementara sebagian besar nelayan lainnya belum memiliki akses terhadap dokumen tersebut.
Selain persoalan pendataan, Anes juga mempertanyakan keterbukaan pemerintah daerah mengenai pembiayaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut.
Menurutnya, publik berhak mengetahui secara jelas program yang disebut-sebut membiayai ribuan nelayan itu sebenarnya berupa apa. Apakah pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, asuransi lainnya, atau bentuk perlindungan sosial yang berbeda.
Ia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa ribuan nelayan telah dibiayai. DKP harus menjelaskan sumber anggaran yang digunakan, pos anggaran pembiayaan, total alokasi dana, hingga besaran biaya yang ditanggung untuk setiap peserta.
“Jangan hanya menyebut pemerintah membiayai ribuan nelayan, tetapi sumber anggaran dan berapa besar anggarannya tidak dijelaskan secara terbuka. Publik juga berhak tahu uang negara digunakan untuk apa, berapa besarannya, dan bagaimana mekanisme pembiayaannya,” tegas Anes.
Kritik tersebut muncul setelah Pelaksana Tugas Kepala DKP Morotai, Muksin Hi. Umar, Kepada sebuah media online Morotai, menyampaikan bahwa sekitar 3.500 pelaku sektor perikanan telah masuk dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Rinciannya, 2.500 orang dibiayai melalui pemerintah daerah dan 1.000 orang melalui program pemerintah pusat.
Pemda juga berencana menambah kuota sebanyak 500 orang melalui pembiayaan pemerintah daerah. Penerima program mencakup nelayan tangkap, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan hingga penjual ikan.
Muksin menjelaskan, calon penerima perlu menyiapkan KTP dan kartu KUSUKA. Selanjutnya, DKP melakukan verifikasi melalui pemerintah desa. Ia juga menyebut pelaku usaha yang memiliki KUSUKA berpeluang masuk dalam program tersebut.
Namun, penjelasan mengenai jumlah penerima tersebut belum menjawab pertanyaan penting mengenai transparansi anggaran dan kepastian perlindungan yang diberikan kepada masyarakat.
DKP perlu menjelaskan apakah 2.500 peserta yang disebut dibiayai pemerintah daerah telah terdaftar aktif sebagai peserta jaminan sosial, berapa lama masa perlindungannya, serta manfaat apa saja yang dapat diterima ketika nelayan mengalami kecelakaan kerja atau risiko lainnya.
Di sisi lain, persoalan nelayan yang belum memiliki KUSUKA juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus memastikan mereka mendapatkan pendampingan administrasi agar tidak kehilangan kesempatan mengakses program perlindungan tersebut.
Sebab, keberhasilan program pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya angka penerima yang diumumkan. Keterbukaan penggunaan anggaran, kepastian kepesertaan, serta pemerataan akses bagi nelayan juga harus menjadi ukuran keberhasilan.
Jika pemerintah berani mengumumkan ribuan nelayan sebagai penerima program, maka pemerintah juga harus berani membuka secara transparan sumber pembiayaan, besaran anggaran, dan realisasi perlindungannya kepada publik.
