Morotai, Torangbisa.com – Nasib pedagang Barito di Pasar Rakyat pada, Central Business District (CBD) Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, kian memprihatinkan.
Sejak bulan lalu hingga November 2026, aktivitas jual beli di pasar tersebut dilaporkan semakin sepi Penurunan jumlah pengunjung berdampak langsung terhadap pendapatan pedagang yang kini mengaku kesulitan mempertahankan usaha mereka.
Di tengah minimnya pembeli, pedagang juga harus menghadapi tingginya harga sejumlah komoditas kebutuhan dapur. Rica keriting, rica nona, bawang putih dan bawang merah disebut tidak dipasok dari hasil pertanian lokal Morotai, melainkan didatangkan dari Ternate dan Manado.
Akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah tersebut, harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan. Bawang putih dan bawang merah kini mencapai Rp60 ribu per kilogram, rica nona Rp160 ribu per kilogram, sedangkan rica keriting berkisar Rp160 ribu hingga Rp170 ribu per kilogram.
Salah satu pedagang Barito, Ona, saat ditemui awak media, Selasa (10/11/2026), menjelaskan bahwa harga rica nona mencapai Rp160 ribu per kilogram karena pasokannya didatangkan dari Ternate. Hal serupa juga terjadi pada rica keriting.
Namun, persoalan yang paling membebani pedagang bukan hanya mahalnya harga barang, melainkan semakin berkurangnya pembeli yang datang ke pasar.
Ona mengaku pendapatannya mengalami penurunan hingga dua kali lipat akibat kondisi pasar yang semakin sepi. Situasi tersebut membuat perputaran modal dan aktivitas perdagangan semakin sulit.
Keluhan serupa disampaikan Harni Sibua. Ia mengungkapkan bahwa pendapatan hariannya kini sangat rendah, bahkan terkadang hanya mencapai Rp60 ribu dalam sehari.
Kondisi tersebut menjadi gambaran nyata tekanan ekonomi yang dialami pedagang kecil di tengah lesunya aktivitas perdagangan Pasar CBD.
Tak hanya mengeluhkan sepinya pembeli, pedagang juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan yang mereka hadapi.
Tox, salah satu pedagang Barito, mengungkapkan bahwa selama lebih dari satu tahun terakhir, Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua belum pernah berkunjung langsung untuk melihat kondisi pedagang di Pasar CBD.
Menurutnya, pedagang sudah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah, terutama terkait penataan pedagang Barito yang masih berjualan di luar kawasan CBD.
“Kami sudah berulang kali menyampaikan agar pedagang Barito di luar CBD ditertibkan dan diarahkan masuk ke Pasar CBD. Setidaknya Bupati harus turun berkunjung agar aspirasi pedagang kecil di sini bisa disampaikan langsung kepada Bupati Rusli Sibua. Namun, sampai sekarang belum ada respons,” tegas Tox.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Sebab, menurutnya, penataan pedagang menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar CBD.
Kondisi ini memunculkan persoalan serius dalam pengelolaan pasar daerah. Sebab, keberadaan fasilitas perdagangan semestinya diikuti dengan kebijakan yang mampu menjamin aktivitas ekonomi di dalamnya berjalan secara optimal.
Pasar CBD bukan sekadar bangunan tempat pedagang berjualan, Di dalamnya terdapat masyarakat kecil yang menggantungkan kehidupan keluarga dari hasil perdagangan setiap hari.
Jika persoalan penataan pedagang, minimnya pengunjung, dan ketergantungan pasokan komoditas dari luar daerah terus dibiarkan tanpa solusi, maka pedagang kecil akan terus menanggung dampaknya.
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui instansi terkait perlu memberikan perhatian serius, mulai dari mengevaluasi penataan pedagang di luar CBD, mendorong peningkatan aktivitas pasar, hingga memperkuat distribusi hasil pertanian lokal.
Bupati Rusli Sibua juga didesak tidak hanya menunggu laporan dari bawahannya, tetapi turun langsung mendengar keluhan pedagang yang selama ini mengaku belum mendapatkan penyelesaian atas aspirasi mereka.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan pasar bukan sekadar berdirinya bangunan megah, melainkan sejauh mana pasar tersebut mampu menghidupkan ekonomi masyarakat dan memberikan penghasilan layak bagi pedagang kecil.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terkait keluhan dan desakan para pedagang tersebut.
