Ternate, Torangbisa.com – Dua tahun pemerintahan Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua dan Rio Pawane, mendapat kritik keras dari kalangan mahasiswa.
Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (Hippmamoro) Maluku Utara mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Selasa (10/11/2026), untuk mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan “2 Tahun Pemerintahan Bupati Rusli-Rio GALAP TOTAL”. Tulisan itu menjadi bentuk protes terbuka mahasiswa terhadap berbagai persoalan pemerintahan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian di bawah kepemimpinan Rusli Sibua.
Hippmamoro menilai, sejumlah persoalan keuangan daerah membutuhkan pemeriksaan serius, bukan sekadar penjelasan normatif dari pemerintah. Mulai dari hak aparatur desa, penggunaan anggaran Satuan Tugas (Satgas), proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), hingga kewajiban Pemkab Morotai kepada PT Morotai Marine Culture (MMC) yang disebut mencapai sekitar Rp92,5 miliar.
Ketua Hippmamoro Maluku Utara, Fandi Lukman, mengatakan BPK harus menelusuri berbagai persoalan tersebut secara menyeluruh karena menyangkut pengelolaan uang rakyat dan tanggung jawab pemerintah daerah.
“Bupati Rusli Sibua merupakan kepala daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di Morotai. Karena itu, kami meminta BPK memeriksa pengelolaan anggaran Pemkab, termasuk menelusuri berbagai persoalan yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian,” tegas Fandi.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus dalam aksi Hippmamoro adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada PT Morotai Marine Culture (MMC) yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp92,5 miliar.
Persoalan ini bukan perkara baru. Kewajiban tersebut berkaitan dengan perkara hukum antara PT MMC dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang sebelumnya telah melalui proses peradilan hingga tingkat Mahkamah Agung. Bahkan, perkara tersebut disebut telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/2012.
Namun, besarnya nilai kewajiban tersebut masih menyisakan persoalan mengenai kepastian penyelesaian pembayaran. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat, kewajiban puluhan miliar rupiah itu menjadi persoalan yang membutuhkan keterbukaan pemerintah daerah.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Bupati Rusli Sibua pernah menyampaikan bahwa persoalan MMC dan pemerintah daerah sudah memiliki kesepakatan, dengan pembayaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan ketika dikonfirmasi mengenai penyelesaian kewajiban Pemkab kepada perusahaan tersebut.
Akan tetapi, penjelasan mengenai adanya kesepakatan belum menjawab secara terang kapan pembayaran akan dilakukan, berapa nilai yang telah direalisasikan, serta bagaimana skema penyelesaian kewajiban tersebut dalam perencanaan keuangan daerah.
Pertanyaan mengenai kepastian pembayaran menjadi penting karena nilai sekitar Rp92,5 miliar bukan jumlah yang kecil bagi APBD Morotai.
Tanpa penjelasan terbuka mengenai tahapan pembayaran dan kemampuan keuangan daerah, persoalan tersebut berpotensi terus menjadi beban yang menggantung dalam pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten.
Lebih jauh, publik juga berhak mengetahui bagaimana kewajiban tersebut diperhitungkan dalam postur APBD, apakah telah dialokasikan dalam perencanaan anggaran, serta bagaimana pemerintah memastikan penyelesaiannya tidak mengorbankan kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Hippmamoro meminta BPK tidak melewatkan persoalan MMC dalam pemeriksaan. Mereka menginginkan adanya penelusuran terhadap dasar kewajiban, dokumen kesepakatan, pencatatan dalam laporan keuangan, realisasi pembayaran, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban tersebut.
Bagi mahasiswa, persoalan MMC harus mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai kemampuan keuangan, tetapi harus memberikan kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Selain persoalan MMC, Hippmamoro juga menyoroti belum jelasnya pembayaran penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa di 88 desa untuk Tahun Anggaran 2025, khususnya pembayaran bulan Desember.
Mahasiswa mendesak BPK menelusuri penyebab belum tuntasnya pembayaran tersebut, termasuk status penganggaran, realisasi pencairan, serta kewajiban pemerintah daerah yang masih harus diselesaikan.
Penggunaan anggaran lembaga Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten Pulau Morotai yang bersumber dari APBD juga diminta diperiksa. Hippmamoro mendesak BPK menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait penggunaan anggaran tersebut agar seluruh pertanggungjawabannya dapat diketahui secara jelas.
Sementara itu, pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang menurut Hippmamoro belum diselesaikan kontraktor pelaksana turut menjadi perhatian. Mereka meminta pemeriksaan terhadap kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, realisasi anggaran, keterlambatan pembangunan, hingga tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
“Ini bukan persoalan kecil. Ada hak kepala desa dan perangkatnya yang belum jelas, proyek Labkesmas yang belum tuntas, anggaran Satgas yang perlu ditelusuri, hingga kewajiban sekitar Rp92,5 miliar kepada PT MMC. Kami meminta BPK melakukan pemeriksaan secara serius agar semuanya menjadi terang,” kata Fandi.
Fandi menegaskan, Hippmamoro tidak akan berhenti pada penyampaian aspirasi kepada BPK. Mereka berencana membawa sejumlah tuntutan dan informasi yang dimiliki kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk meminta penelusuran lebih lanjut sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
“Kami tidak akan berhenti di BPK. Persoalan ini juga akan kami bawa ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti adanya tindak pidana korupsi, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Dana Susetyawan, membenarkan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan Hippmamoro.
Namun, Dana menyebut aspirasi yang disampaikan dalam aksi demonstrasi tersebut belum disertai uraian secara terperinci maupun laporan tertulis.
“Pengaduan mereka belum disampaikan secara mendetail dan belum disampaikan secara tertulis. Mereka datang untuk melakukan demonstrasi,” ujarnya.
Meski demikian, Dana mengatakan BPK tetap menerima aspirasi, tuntutan, maupun pengaduan dari masyarakat, mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Kami tetap menerima semua pengaduan, tuntutan, maupun laporan dari masyarakat, mahasiswa, dan LSM. Namun, semuanya akan kami sampaikan kepada pimpinan. Saya di bagian humas hanya menjembatani masuknya pengaduan dan penyampaian laporan masyarakat,” jelasnya.
Aksi tersebut menjadi kritik terbuka terhadap dua tahun kepemimpinan Rusli Sibua. Spanduk bertuliskan “GALAP TOTAL” memperlihatkan kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi pemerintahan Morotai yang mereka nilai masih dibayangi berbagai persoalan.
Kini, publik menunggu bukan sekadar jawaban pemerintah, melainkan kepastian penyelesaian. Terutama mengenai kewajiban sekitar Rp92,5 miliar kepada PT MMC yang membutuhkan penjelasan terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua maupun Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah persoalan yang disampaikan Hippmamoro
