JAKARTA, Torangbisa.com – Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal alias Hercules (HCL) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/11/2026). Hercules diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pemeriksaan ini salah satunya berkaitan dengan uang Rp800 juta yang sebelumnya diserahkan Hercules melalui kuasa hukumnya kepada KPK. Uang tersebut diduga berasal dari PT Summarecon Agung Tbk dan berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan terhadap Hercules, hari ini. Dia mengatakan Hercules telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.
“Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi HCL, selaku pihak swasta,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Hercules telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Uang itu kemudian disita oleh penyidik KPK.
KPK sebelumnya mengungkapkan uang yang diserahkan Hercules melalui kuasa hukumnya pada 15 Oktober 2026 mencapai Rp800 juta. Uang tersebut diduga merupakan pemberian PT Summarecon kepada Hercules terkait pengelolaan lahan di Kabupaten Bogor.
Pada 21 Oktober 2026, Budi mengungkapkan KPK memperoleh informasi bahwa uang tersebut berkaitan dengan pengamanan atau pengelolaan lahan-lahan milik Summarecon di wilayah Kabupaten Bogor.
KPK menduga terdapat sengketa lahan setelah sejumlah warga mengklaim memiliki sertifikat tanah di sebagian area yang dikelola Summarecon. Warga kemudian mengajukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
Dalam perkembangannya, PT Summarecon diduga melakukan penyuapan kepada oknum pejabat ATR/BPN agar pemblokiran tersebut dibuka sehingga proses pengurusan HGB dapat berlanjut.
KPK masih mendalami tujuan pemberian uang kepada Hercules serta kaitannya dengan perkara dugaan suap pengurusan HGB tersebut.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat praktik suap pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.
KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi selaku pihak swasta.
Lima tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, sejumlah pihak swasta tersebut diduga menjadi perantara dan penghubung dalam pengurusan layanan pertanahan.
Dalam OTT tersebut, penyidik turut menyita uang tunai sekitar Rp 106,3 miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Uang tersebut ditemukan di sejumlah lokasi, termasuk kediaman Arif Sugiyanto.
KPK juga menemukan barang bukti elektronik berupa percakapan yang diduga menjadi petunjuk aliran uang dalam perkara tersebut.
Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkapkan KPK, terdapat dugaan permintaan fee sekitar Rp 2 miliar untuk pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB Summarecon. Namun, pihak Summarecon diduga hanya menyanggupi Rp 1,5 miliar karena masih terdapat pihak lain yang akan mendapatkan fee perantara.
Pada 27 Agustus 2026, Adrianto diduga menyerahkan uang Rp 1,5 miliar melalui Yaser dan Rizal kepada Erwin. Selanjutnya, Erwin diduga menyerahkan Rp 200 juta kepada Sontang Coin Manurung sebagai fee pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB.
Selain perkara pengurusan HGB Summarecon, penyidik juga mengembangkan dugaan penerimaan uang dari pengurusan layanan pertanahan lainnya.
Dalam pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan Investindo, misalnya, Erwin diduga menerima uang Rp 2,1 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 1,8 miliar diduga disetorkan kepada Arif Sugiyanto.
KPK juga mengungkap dugaan penerimaan uang sekitar Rp 8 miliar yang melibatkan Lampri bersama Arif. Uang tersebut ditemukan penyidik dalam sembilan koper berwarna merah.
Arif juga diduga berperan sebagai pihak yang mengumpulkan uang dari Erwin maupun Muhammad Fakhry terkait pengurusan berbagai layanan pertanahan di tingkat kantor pertanahan, kantor wilayah, hingga kementerian.
Sementara itu, uang Rp 800 juta yang diduga diterima Hercules dari Summarecon menjadi salah satu bagian yang kini didalami penyidik. KPK membutuhkan keterangan Hercules untuk menelusuri asal-usul, tujuan pemberian, serta kemungkinan keterkaitan uang tersebut dengan praktik korupsi pengurusan HGB di Bogor.
Budi mengatakan pemeriksaan saksi dibutuhkan untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. “Keterangan dari saksi hari ini tentunya dibutuhkan untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini secara utuh dan terang-benderang,” tuturnya.
