JAKARTA, Torangbisa.com — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan perjuangan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan Syahganda tersebut sekaligus membantah keterangan Gibran sebelumnya yang menyebut Presiden Prabowo memberikan saran agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Syahganda mengaku lebih mempercayai penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Menurut Syahganda, pernyataan Yusril yang disampaikan setelah pertemuan tersebut lebih mencerminkan perkembangan komunikasi terakhir dengan Presiden.
“Presiden gak ada dorong Gibran fight di PTUN,” kata Syahganda, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai tidak masuk akal apabila Presiden Prabowo justru mendorong Gibran menempuh langkah hukum melalui PTUN, sementara Menko Yusril telah menyampaikan pandangan hukum bahwa putusan MA dan MK terkait persoalan tersebut sudah bersifat final dan mengikat.
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepadanya. Salah satunya agar Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ungkap Gibran.
Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga memberikan penjelasan mengenai aspek hukum polemik dokumen pendidikan Gibran. Usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), Yusril menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara tersebut telah bersifat final dan mengikat.
Yusril bahkan menilai upaya untuk kembali mempermasalahkan objek perkara yang sama melalui PTUN tidak memiliki dasar untuk menghasilkan perubahan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia juga menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan banding maupun Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA tersebut karena tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang dimaksud.
Menurut Yusril, pihak yang menjadi tergugat dalam perkara di MA adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia juga menyebut Kemendikdasmen tampaknya tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan tersebut.
Meski demikian, Yusril menyerahkan kepada Gibran untuk menentukan langkah yang akan ditempuh terkait keinginan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Penjelasan tersebut kemudian menjadi salah satu rujukan Syahganda dalam menyampaikan pandangannya mengenai sikap Presiden Prabowo.
