Timika, Torangbisa.com – Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi dan mengaktifkan kembali koperasi di wilayah pegunungan maupun pesisir, khususnya koperasi yang belum berjalan optimal dan belum pernah menerima bantuan pemerintah.
Hal itu disampaikan Samuel Yogi saat menggelar rapat bersama Asosiasi Koperasi Wilayah Pegunungan dan Koperasi Subsidi Wilayah Pegunungan di kantornya, Rabu (28/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Samuel menyampaikan apresiasi kepada para ketua, pengurus, dan pengawas koperasi yang telah membentuk asosiasi sebagai wadah koordinasi dan komunikasi bersama Dinas Koperasi dan UMKM.
Menurutnya, keberadaan asosiasi diharapkan membantu pemerintah daerah memantau kondisi koperasi, baik yang masih aktif, kurang aktif, maupun yang sudah tidak beroperasi.
“Tujuannya supaya kita bisa melihat koperasi mana yang berjalan dan mana yang tidak berjalan. Dari situ kita bersama-sama mendorong dan mengembangkan koperasi agar bisa aktif kembali,” ujarnya.
Samuel menegaskan, pembinaan koperasi tidak dapat dilakukan oleh dinas sendiri. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, pengurus, ketua, sekretaris, dan pengawas koperasi agar setiap usaha yang telah dibentuk benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga meminta dilakukan pendataan ulang terhadap seluruh koperasi di wilayah pegunungan, termasuk memeriksa status kelembagaan dan aktivitas usahanya.
Koperasi yang sudah memiliki badan hukum tetapi tidak aktif akan dievaluasi untuk diperbarui dan diaktifkan kembali sesuai ketentuan, bukan langsung membentuk koperasi baru.
Dalam rapat tersebut, Samuel turut menyoroti pemerataan bantuan bagi koperasi. Ia meminta agar koperasi yang sama sekali belum pernah menerima bantuan menjadi salah satu prioritas dalam pertimbangan program berikutnya.
Sementara itu, koperasi yang telah menerima bantuan diminta bersabar karena jumlah koperasi yang perlu dibina cukup banyak, sedangkan anggaran Dinas Koperasi dan UMKM terbatas.
“Yang sama sekali belum mendapatkan bantuan, itu yang kita prioritaskan. Yang sudah pernah menerima bantuan, kita harapkan bersabar karena koperasi kita banyak dan tidak mungkin setiap tahun semua mendapatkan bantuan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemberian bantuan harus diikuti dengan tanggung jawab pengurus untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan. Koperasi yang sudah berkembang juga diharapkan dapat menjadi contoh dan mendorong koperasi lain di wilayah sekitarnya agar ikut maju.
Samuel mencontohkan koperasi di wilayah pegunungan, termasuk Jila dan sejumlah wilayah lainnya, yang menghadapi tantangan geografis serta keterbatasan transportasi. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan usaha koperasi.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung koperasi di Jila yang disebut memiliki capaian usaha sekitar Rp65 juta. Capaian tersebut dinilai menjadi dorongan bagi koperasi lain untuk tetap berusaha di tengah berbagai keterbatasan.
Untuk memastikan koperasi benar-benar beroperasi, Samuel berencana menerapkan pendataan dan absensi berkala terhadap pengurus koperasi. Pendataan tersebut akan digunakan untuk memantau keberadaan pengurus serta perkembangan aktivitas usaha di lapangan.
Ia juga mewajibkan koperasi binaan memasang papan nama yang mencantumkan identitas koperasi dan keterangan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperjelas identitas koperasi sekaligus memudahkan pemerintah dan masyarakat mengetahui koperasi yang aktif dan menjalankan kegiatan usaha.
Samuel turut mengingatkan agar pengurus koperasi tidak hanya berfokus pada bantuan yang diterima, tetapi juga memastikan barang yang disalurkan dapat dipasarkan dan perputaran usaha berjalan dengan baik.
Ia menegaskan bahwa pembentukan koperasi baru di wilayah pegunungan belum menjadi prioritas. Pemerintah daerah akan lebih dahulu mengevaluasi, membina, dan mengoptimalkan koperasi yang sudah ada.
Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Koperasi Wilayah Pegunungan, Daniel Janampa, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam membahas persoalan koperasi bersama para pengurus.
Ia menilai komunikasi terbuka antara dinas dan asosiasi penting untuk memastikan pembinaan berjalan sesuai kebutuhan serta menghindari pembentukan koperasi baru tanpa mempertimbangkan kondisi koperasi yang sudah ada.
Daniel mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan ruang bagi asosiasi untuk ikut memverifikasi data koperasi di wilayah pegunungan. Dengan demikian, pembinaan dapat lebih terarah dan tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pemberian bantuan.
Selain itu, pihaknya mengusulkan penyediaan lahan di Timika untuk pembangunan kios-kios kecil sebagai tempat pemasaran produk dan barang kebutuhan yang dikelola koperasi wilayah pegunungan.
Menurutnya, keterbatasan transportasi udara dan sulitnya mobilisasi barang menjadi tantangan bagi koperasi di wilayah pegunungan untuk mengembangkan usaha secara maksimal.
Dengan adanya kios pemasaran di Timika, koperasi diharapkan memiliki akses yang lebih baik untuk menjual produk maupun mendistribusikan barang kebutuhan, sehingga kegiatan usaha dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Ketua Koperasi Subsidi Sejahtera Namole, Esau Dolame, juga mengajak seluruh pengurus koperasi untuk menjaga kepercayaan pemerintah daerah dengan menjalankan usaha secara bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa fasilitas dan dukungan yang telah diberikan pemerintah harus dijaga bersama agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Esau, keberhasilan koperasi bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala dinas atau pemerintah, melainkan juga seluruh pengurus dan masyarakat yang terlibat di dalamnya.
Ia berharap koordinasi antara asosiasi, koperasi subsidi, dan Dinas Koperasi dan UMKM terus diperkuat agar pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah pegunungan dapat berjalan lebih baik.
Melalui pertemuan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Mimika berharap seluruh koperasi, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir, dapat meningkatkan aktivitas usaha, memperbaiki tata kelola, serta berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat setempat.
