Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Kabupaten Mimika Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (27/8/2026), menjadi momentum untuk memperkuat kualitas lembaga pelatihan sekaligus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Jehuda B. Akobiarek, mengatakan pembinaan LPKS menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia Mimika agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Dalam sambutannya, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut, termasuk kepada para pimpinan dan pengelola LPKS yang terus berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Pemerintah menilai pembangunan Mimika tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas. Peningkatan kualitas manusia juga harus menjadi perhatian utama.
“Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Kabupaten Mimika yang maju, mandiri, produktif dan berdaya saing,” demikian disampaikan dalam sambutan pemerintah daerah.
Menurutnya, Mimika memiliki potensi ekonomi dan peluang kerja yang terus berkembang. Kondisi itu harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja lokal yang mempunyai keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.
Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan, keberadaan LPKS tidak boleh hanya sebatas memberikan pelatihan dan menghasilkan sertifikat bagi peserta.
Yang lebih penting, lulusan LPKS harus benar-benar memiliki kemampuan praktis, sikap kerja, disiplin, tanggung jawab serta kesiapan untuk masuk ke dunia kerja.
“Yang jauh lebih penting adalah bagaimana lulusan tersebut benar-benar memiliki kompetensi, keterampilan praktis, sikap kerja, disiplin, tanggung jawab dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan kerja secara mandiri,” tegasnya.
LPKS juga diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan produktivitas masyarakat, mendorong lahirnya wirausaha baru serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah meminta seluruh LPKS di Mimika menjalankan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari kelembagaan, perizinan, kurikulum, kualitas instruktur, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, sistem evaluasi hingga sertifikasi kompetensi.
Pemerintah tidak menginginkan adanya lembaga pelatihan yang hanya aktif secara administratif, namun belum mampu memberikan pelatihan berkualitas.
Karena itu, pembinaan secara berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan seluruh LPKS memenuhi standar dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selain penguatan kelembagaan, LPKS juga diminta terus berinovasi dan menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan nyata pasar kerja serta perkembangan teknologi.
Kompetensi yang diberikan kepada peserta harus memiliki keterkaitan dengan peluang kerja yang tersedia di Kabupaten Mimika.
Dengan demikian, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga mempunyai peluang lebih besar untuk terserap di dunia kerja.
Keterampilan yang diberikan juga diharapkan mampu mendorong masyarakat membuka usaha secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
Pemerintah Kabupaten Mimika juga mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, LPKS, dunia usaha, dunia industri dan seluruh pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempertemukan kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi yang diberikan lembaga pelatihan.
Berbagai kendala yang dihadapi LPKS juga diharapkan dapat dibahas bersama sehingga menghasilkan solusi yang dapat diterapkan di lapangan.
Pemerintah turut mengingatkan pengelola LPKS agar menjaga integritas, profesionalisme dan kualitas pelayanan.
“Jaga nama baik lembaga, jaga kepercayaan masyarakat dan berikan pelayanan yang jujur,” pesan pemerintah daerah.
Perhatian khusus juga diminta diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pekerjaan, termasuk masyarakat asli Mimika serta kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih besar dalam meningkatkan kapasitas.
Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen terus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal.
Generasi muda Mimika diharapkan tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi tenaga kerja yang kompeten, profesional, produktif dan berdaya saing.
Lebih jauh, mereka didorong mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri maupun orang lain.
“Diperlukan ekosistem pelatihan kerja yang sehat, berkualitas, responsif terhadap kebutuhan pasar serta mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja,” ujarnya.
Kegiatan pembinaan LPKS ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda sosialisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem pelatihan kerja yang berkualitas di Kabupaten Mimika.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah juga berharap tercipta pemahaman yang sama antara pemerintah daerah, LPKS, dunia usaha, dunia industri dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelatihan kerja di Mimika.
Kepada seluruh peserta, pemerintah meminta agar mengikuti kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, menyampaikan berbagai kendala di lapangan serta bersama-sama merumuskan solusi dan langkah perbaikan yang dapat diterapkan di masing-masing lembaga.
Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Kabupaten Mimika Tahun 2026 tersebut secara resmi dibuka pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Pemerintah berharap kegiatan ini menghasilkan rumusan dan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas lembaga pelatihan serta menciptakan tenaga kerja Mimika yang semakin kompeten, mandiri, produktif dan berdaya saing.
