Timika, Torangbisa.com – Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera mencari solusi untuk meringankan beban masyarakat menyusul penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku secara nasional.
Saat diwawancarai awak media di Kantor DPRK Mimika, Rabu (10/06/2026), Dolfin menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRK harus hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah yang terdampak langsung oleh kenaikan harga BBM.
Menurutnya, alasan kenaikan harga akibat kondisi geopolitik internasional tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kondisi masyarakat di daerah.
“Kita dipilih oleh rakyat, baik sebagai anggota dewan maupun kepala daerah. Karena itu yang harus dipikirkan adalah bagaimana memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan hanya menyampaikan alasan-alasan dari luar daerah, sementara masyarakat yang merasakan dampaknya langsung di sini,” ujarnya.
Dolfin mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kondisi ekonomi yang semakin berat. Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret agar beban masyarakat tidak semakin meningkat.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemberian subsidi daerah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga BBM.
“Peran pemerintah adalah mencari jalan keluar melalui subsidi. Masyarakat menggunakan kendaraan untuk bekerja, ke kebun, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu pemerintah harus hadir agar masyarakat tidak semakin terbebani,” katanya.
Ia juga mendorong DPRK, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan Pertamina untuk duduk bersama mencari solusi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh BBM.
Selain itu, Dolfin menyoroti potensi penimbunan BBM yang kerap terjadi ketika terjadi penyesuaian harga. Ia meminta aparat terkait untuk menindak tegas pelaku penimbunan yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
“Kalau ada yang menimbun BBM dan bermain di belakang layar, harus segera diproses hukum. Semua masyarakat membutuhkan BBM saat ini, jadi jangan ada yang mengambil keuntungan dari kondisi yang sedang terjadi,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM, termasuk melakukan pendataan kendaraan yang berulang kali melakukan pengisian dalam jumlah besar.
“Saya minta Disperindag turun langsung dan mencatat kendaraan yang keluar masuk. Pengawasan harus diperketat agar tidak ada penyalahgunaan distribusi BBM,” pungkasnya.
