Timika, Torangbisa.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menekankan pentingnya peningkatan pendapatan daerah melalui sistem pengelolaan yang transparan, efektif, dan berbasis digital dalam Rapat Koordinasi Khusus Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Kantor Bapenda Mimika, Jalan Yos Sudarso, Senin (18/05/2026).
Bupati Mimika Johannes Rettob secara resmi membuka Rapat Koordinasi Khusus Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah demi memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Mimika.
Dalam sambutannya, Johannes mengatakan APBD yang sehat adalah APBD yang mampu meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah.
“Pendapatan dan belanja merupakan dua sisi yang harus dijaga keseimbangannya. APBD yang baik adalah apabila sisi pendapatannya meningkat seiring optimalisasi seluruh potensi daerah,” ujar Johannes.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan belanja daerah secara efisien dan tepat sasaran agar pembangunan di Kabupaten Mimika dapat berjalan optimal.
Selain itu, Johannes meminta Bank Papua Cabang Timika selaku bank persepsi kas daerah terus mendukung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan seluruh OPD pengelola pendapatan melalui layanan pembayaran daring atau online payment.
Menurutnya, sistem pembayaran digital yang telah diluncurkan sejak tahun 2018 bersama sejumlah perbankan dan Kantor Pos perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kerja sama ini merupakan langkah untuk merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya rekonsiliasi data antarbank bersama Bank Papua selaku bank persepsi RKUD Kabupaten Mimika agar pengelolaan pendapatan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Johannes menyampaikan apresiasi kepada Bank Papua, Bank Mandiri, BNI, BRI, Kantor Pos, Samsat Mimika, dan seluruh pihak yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, kunci utama peningkatan pelayanan publik saat ini adalah membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Di akhir sambutannya, Johannes berharap seluruh peserta rapat dapat memberikan ide dan pemikiran konstruktif untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah demi mendukung pembangunan di Tanah Amungsa Bumi Kamoro.
“Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi landasan terciptanya kapasitas fiskal yang kuat pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya sebelum secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026.
