Timika, Torangbisa.com – Enam gubernur dan perwakilan pemerintah daerah se-Tanah Papua bersama jajaran Pemerintah Pusat berkumpul dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/05/2026).
Forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam memastikan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan strategis itu dihadiri unsur Pemerintah Pusat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BP3OKP, Komite Eksekutif, enam gubernur, serta 42 kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Papua.
Forum ini dinilai sangat strategis menyusul peningkatan signifikan pagu Dana Otsus Papua tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp12,69 triliun, dengan tambahan pagu sebesar Rp2,69 triliun yang masih menunggu penetapan pemerintah pusat.
Kenaikan tersebut disebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam mempercepat pembangunan Papua, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Kegiatan dibuka oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri. Turut hadir sebagai narasumber Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun.
Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Hoiruddin Hasibuan, forum tersebut disebut sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi terkait implementasi Otsus Papua.
“Dalam forum ini kami memiliki cita-cita besar agar terwujudnya Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera melalui misi Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang juga merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ketua Panitia yang juga Penjabat Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi Otsus Papua agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 telah diperkuat melalui berbagai regulasi, mulai dari PP 107 Tahun 2021 hingga PMK 33 Tahun 2024. Salah satu terobosan yang dibahas adalah integrasi sistem perencanaan dan penganggaran Dana Otsus antara SIPPP, SIPD, dan SIKD.
“Inisiatif ini terbukti mempercepat penyaluran dana hingga dua bulan lebih awal sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih berkualitas,” katanya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang juga Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan pentingnya persatuan seluruh daerah di Tanah Papua dalam membangun masa depan Papua yang lebih baik.
“Boleh enam provinsi, tapi tetap satu Papua. Kita harus satukan hati, satukan langkah, satukan pikiran, dan satukan tujuan supaya hari esok Papua harus lebih baik dari hari ini,” tegas Meki.
Dalam forum tersebut, Team Leader SKALA, Petra Karetji, menekankan bahwa percepatan pembangunan Papua membutuhkan tata kelola yang kuat dan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.
Menurut Petra, penguatan transparansi pengelolaan Dana Otsus sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik, termasuk melalui interoperabilitas sistem informasi SIPPP, SIKD Otsus, dan SIPD agar proses perencanaan hingga pengawasan berjalan lebih terbuka dan akuntabel.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data sosial ekonomi yang terpilah, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP), agar kebijakan pembangunan disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat dan tepat sasaran.
“Percepatan pembangunan Papua tidak dapat dijalankan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRP, MRP, BP3OKP, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Melalui dukungan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, penguatan tata kelola pembangunan daerah, pemanfaatan data, serta koordinasi pusat dan daerah terus didorong guna mendukung percepatan pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berbasis bukti.
Puncak kegiatan hari pertama ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para gubernur se-Tanah Papua yang disaksikan perwakilan Pemerintah Pusat, Komite Eksekutif BP3OKP, dan BP3OKP. Komitmen tersebut bertujuan mengawal implementasi Otsus agar berjalan lebih transparan, akuntabel, dan prudent.
Selain itu, forum juga memberikan ruang khusus bagi DPRP dan MRP untuk memperkuat peran pengawasan terhadap implementasi kebijakan Otsus di Papua.
Kegiatan berlangsung selama dua hari. Hari pertama difokuskan pada konsolidasi kebijakan strategis tingkat pimpinan, sementara hari kedua akan dilanjutkan dengan workshop teknis bagi perangkat daerah guna mendalami implementasi kebijakan serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan Papua.
