TIMIKA, (Torangbisa.com) – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatat realisasi anggaran hingga 15 Mei 2026 baru mencapai 11,38 persen dari total APBD tahun berjalan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten Mimika, Marthen T. Mallisa, saat diwawancarai awak media usai apel pagi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (18/05/2026).
“Realisasi kita sampai dengan tanggal 15 Mei baru mencapai 11,38 persen,” ujar Marthen.
Menurutnya, realisasi anggaran yang sudah berjalan saat ini masih didominasi belanja operasional, sedangkan belanja modal belum maksimal karena sebagian besar masih berada pada tahapan proses pelelangan proyek.
“Yang lebih besar terealisasi itu belanja operasional. Untuk belanja modal masih dalam proses tahap pelelangan. Tentunya harus berkontrak dulu baru bisa dibayarkan uang muka,” katanya.
Marthen menjelaskan, lambatnya penyerapan anggaran tidak terlepas dari mekanisme pelelangan yang membutuhkan sejumlah tahapan administrasi dan proses teknis sebelum pekerjaan fisik dapat dimulai.
Terkait progres pelelangan proyek di masing-masing OPD, ia meminta agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang menangani proses tender.
“Kalau progres pelelangan, tanya PBJ karena mereka yang lebih mengetahui,” tambahnya.
Menanggapi penilaian publik terkait kinerja sejumlah pejabat yang dinilai belum maksimal pasca pelantikan, Marthen menegaskan seluruh pejabat daerah saat ini sudah mulai bekerja, meski masih membutuhkan proses penyesuaian di lingkungan kerja masing-masing.
“Kalau dibilang belum bekerja, sebenarnya semua sudah bekerja, tapi masih berproses. Apalagi baru selesai pelantikan, tentunya masih ada penyesuaian,” jelasnya.
Ia juga mengakui realisasi anggaran tahun ini memang berjalan agak lambat dibanding target yang diharapkan. Namun demikian, menurutnya kondisi tersebut masih bisa dikejar sebelum memasuki semester kedua tahun anggaran.
“Kalau dikatakan lambat, memang agak lambat, tapi tidak terlalu lambat,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih optimal dalam mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar target pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana.
“Kepada pimpinan OPD supaya bekerja secara optimal dan mengejar keterlambatan-keterlambatan karena kita sudah mau masuk semester dua,” katanya.
Sementara terkait kendaraan dinas, Marthen enggan memberikan penjelasan panjang. Ia menyebut persoalan tersebut sebelumnya telah beberapa kali disampaikan pimpinan daerah dan menegaskan hingga kini belum ada perintah penarikan paksa kendaraan dinas.
