Timika, Torangbisa.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika memastikan percepatan pembangunan infrastruktur pada 2026, termasuk penyelesaian persoalan lahan dan ganti rugi, guna mendukung konektivitas wilayah serta peningkatan pelayanan publik.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Innosensius Yoga Pribadi, menegaskan bahwa sejumlah proyek strategis tahun ini akan difokuskan pada penyelesaian persoalan lahan, pembangunan jalan, serta peningkatan fasilitas pemerintahan.
Saat diwawancarai di Gedung Eme Neme Yauware, Rabu (25/03/2026), ia menjelaskan bahwa salah satu langkah awal yang dilakukan adalah pembangunan pagar di sejumlah titik, termasuk pada kawasan aset milik institusi negara.
“Sudah disurati sejak beberapa tahun lalu dan tim dari Mabes AD juga sudah datang. Tahun ini kita mulai dari pembangunan pagar terlebih dahulu karena itu merupakan aset mereka, baru setelah itu kita bisa lanjutkan pembangunan jalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian lahan menjadi faktor penting dalam kelancaran pembangunan. Pemerintah daerah memastikan bahwa masyarakat yang terdampak akan mendapatkan ganti kerugian sesuai mekanisme yang berlaku.
“Ketika dokumen masyarakat lengkap, langsung dihitung oleh tim appraisal dan dibayarkan. Kita ingin hak masyarakat terpenuhi, tapi pembangunan juga tetap berjalan,” jelasnya.
Sejumlah ruas jalan yang menjadi fokus di antaranya Jalan C Heatubun, SP2-SP5, hingga kawasan Mayon. Namun, ia mengakui masih terdapat kendala, seperti dokumen kepemilikan tanah yang belum lengkap atau masih menjadi jaminan di bank.
Selain itu, PUPR Mimika juga menargetkan penyelesaian pembangunan kantor baru, termasuk kantor Dinas PU di kawasan SP5 dan gedung imigrasi. Proyek tersebut telah berjalan sejak 2024 dan ditargetkan rampung tahun ini.
“Kita harapkan tahun ini tahap akhir selesai, sehingga tahun 2027 sudah bisa dimanfaatkan. Dengan fasilitas yang lebih baik, kinerja pegawai juga akan meningkat,” katanya.
Di sektor infrastruktur wilayah, pembangunan jalan di Agimuga, Kapiraya, serta penyediaan air bersih di Ipaya juga menjadi prioritas.
Pemerintah daerah berupaya membuka konektivitas dari wilayah pedalaman menuju Timika guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, akses jalan darat sangat penting untuk menekan biaya distribusi hasil bumi dari distrik pedalaman yang selama ini masih terkendala akses dan kondisi geografis.
“Kita dorong konektivitas dari pedalaman ke Timika. Kalau akses terbuka, hasil bumi bisa masuk ke kota dan ekonomi masyarakat akan tumbuh,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, terutama dalam pembangunan jembatan di wilayah yang memiliki banyak sungai besar, serta pembangunan jembatan gantung di daerah pegunungan.
Dengan berbagai program tersebut, PUPR Mimika optimistis pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih merata dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
“Kita ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat, baik di kota maupun di pedalaman,” tutupnya.
